Untuk itu, kata Said, Koalisi Orang Kecil akan melibatkan parpol non parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan dan penggiat hak asasi manusia.

Kemudian, aktivis perempuan dan gerakan sosial lainnya untuk melawan hegemoni parpol besar yang merasa paling mengetahui cara membangun Indonesia dan sistem demokrasi yang sehat.

"Koalisi Orang Kecil ini akan melawan dengan cara konstitusional yaitu menghapus presidential threshold, parliamentary threshold, dan membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Baca juga: Partai Buruh Ungkap Alasan Tolak Gagasan Pembentukan Koalisi Besar di Pilpres 2024

Selain itu, tak hanya langkah judicial review. Said mengatakan, gerakan massa melalu aksi-aksi di Mahkamah Konstitusi akan digelar Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, dan kelas pekerja lainnya secara konstitusial dan damai.

Adapun hal itu perlu dilakukan, jelasnya, untuk menghentikan dan menghadang sistem demokrasi terpimpin yang tengah digelar Koalisi Besar.

"Daulat rakyat harus dikembalikan pada rakyat. Bukan segelintir elit yang mengatasnamakan rakyat tetapi semata-mata mengejar capres dan cawapres tanpa gagasan yang jelas tentang membangun Indonesia menuju negara sejahter," ungkapnya.

Sementara itu, Said menegaskan, nantinya Partai Buruh akan mendeklarasikan Koalisi Orang Kecil bersama parpol lainnya, dengan melibatkan masyarakat kecil.