Pengamat Sebut Ajakan Airlangga Tolak Politik Identitas Harus Didukung Juga oleh Elite Partai
Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan pemilu yang kondusif.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews, Nico Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin merespons ajakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar sama-sama menolak politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.
Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan pemilu yang kondusif.
Baca juga: Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR untuk Pemilu 2024: Syarat, Jadwal, dan Syarat Dokumen
"Soal politik identitas itu saya sepakat ya jangan dilakukan. Jangan dipertajam, harus dilupakan dan harus dihindari dan ditinggalkan," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/5/2023).
Tidak hanya masyarakat, Ujang menilai menolak politik identitas juga harus didukung hingga ke level elite partai politik.
Sebab, Ujang melihat hingga kini elite politik belum secara konsisten melakukan gerakan anti-politik identitas.
Hal itu, lanjut Ujang, terlihat dari bagaimana elite politik seakan ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon saja.
"Itu kan sama saja elite-elite politik itu seolah-olah mau menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya itu hanya dua calon yang justru mempertajam politik identitas. Pasti pertarungannya akan mengarah ke politik identitas," ucap Ujang.
Baca juga: Gabung PSI, Ade Armando Sayangkan Anies Baswedan Normalkan Politik Identitas
"Oleh karena itu kalau sepakat, misalkan hilangkan politik identitas, saya sepakat. Tetapi ya paling tidak pasangan capres cawapresnya ada tiga agar pertarungannya tidak terlalu keras. Ada pemecah ombak di poros yang ketiga itu," kata Ujang melanjutkan.
Ujang juga mengimbau kepada publik untuk sama-sama menolak politik identitas, minimal tidak ikutserta menggelorakan isu-isu yang mengarah ke politik identitas.
"Oleh karena itu kita harus melihat secara utuh ya tentang politik identitas itu. Kalau politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa, harus dilawan," kata Ujang.
Pasangan capres-cawapres pun, kata Ujang, perlu juga secara tegas menyerukan anti-politik identitas kepada para timses hingga relawan.
Sebab, Ujang menilai capres cawapres tidak mungkin tidak mengetahui bahwa pendukungnya memainkan isu politik identitas yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
Baca juga: Cara Kapolri Cegah Polarisasi Jika Muncul Politik Identitas di Pemilu 2024
"Oleh karena itu capres dan cawapresnya musti berjiwa besar untuk tidak memainkan isu politik identitas dalam pilpres nanti agar kita tetap bersatu. Agar persaingan pilpres itu berjalan secara jujur dan adil. Kita boleh berbeda, pilihan boleh beda, tapi tetap bersaudara satu sama lain. Itu yang harus kita bangun," ujar Ujang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.