TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai munculnya nama Airlangga Hartarto sebagai satu dari tiga kandidat capres Musyawarah Relawan (Musra) Jokowi adalah keinginan dari Presiden RI sendiri.

Ia juga menilai hasil musra merupakan perpanjangan tangan Jokowi mendukung Prabowo-Airlangga di Pilpres 2024. 

"Saya menduga hal itu merupakan keinginan dari Jokowi sendiri yang menaruh dukungan terhadap Airlangga menjadi kandidat capres melalui suara Musra Relawan," ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Sabtu (13/5/2023).

Jammaludin menjelaskan dua nama lain selain Airlangga Hartato yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak begitu mengejutkan.

Baca juga: Ketua Projo: Partai Koalisi Juga Terima Nama Capres dan Cawapres 2024 yang Didukung Relawan Jokowi

Sebab dua nama ini memang punya elektabilitas tinggi sebagaimana kerap dirilis oleh berbagai lembaga survei.

Kedua nama itu logis apabila muncul pada Musra relawan Jokowi sebagai calon presiden yang layak diusung.

"Munculnya nama Airlangga justru mengejutkan lantaran elektabilitasnya tidak seperti dua yang lain dalam berbagai lembaga survei," katanya

"Opsi yang paling realistis yakni apabila Jokowi meminta Airlangga mendampingi Prabowo," tambahnya lagi.

Jamaluddin melihat peluang Jokowi menduetkan Prabowo Airlangga lebih besar karena tidak akan berhadapan dengan Ketum PDIP dalam hal penentuan pasangan capres dan cawapres.

Namun demikian, Jamiluddin menilai Musra relawan Jokowi hanya bisa menyuarakan capres yang layak menurut versi mereka, sementara kewenangan mengusung capres hanya milik partai yang punya kursi di Senayan.

"Kalau demikian halnya, Jokowi bisa jadi dalam Pilpres 2024 mendukung Ganjar, Prabowo, dan Airlangga menjadi capres. Hanya saja dukungannya itu tidak disampaikan secara terbuka. Musra Relawan digunakan sebagai perpanjangan tangannya untuk mendukung sosok yang dikehendakinya," katanya.

Sehingga, Jamiluddin menyebut hasil Musra relawan dapat digunakan Jokowi untuk memengaruhi para ketua umum partai politik koalisi dalam memilih capres.

"Tentu pengaruh itu hanya kepada Ketum Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP. Kepada Ketum PDIP tampaknya pengaruh itu tidak akan terjadi. Sebab, Jokowi tidak cukup punya power untuk mempengaruhi Megawati," ujarnya.

Jadi, lanjut Jamiluddin, ada kemungkinan Jokowi memang menginginkan tiga capres dari kubu partai koalisi.

"Namun kemungkinan itu kecil karena PPP sudah merapat ke PDIP. PPP setidaknya sudah mendapat perlindungan dari PDIP bila Jokowi berupaya menekan PPP agar tetap di KIB untuk mengusung Airlangga," katanya.