Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati, mengatakan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden banyak menteri dari Partai Demokrat yang maju dalam pemilihan legislatif (Pileg).

Hal ini menjawab keraguan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait netralitas para menteri yang ikut sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di 2024.

"Dulu di era Pak SBY juga banyak menteri-menteri yang menjadi caleg. Bahkan hampir semua menteri dari Demokrat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

Menurut Sadarestuwati, saat itu PDIP enggan mempersoalkan. Sebab, setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya.

"Kami tidak apa-apa, biasa saja. Karena mereka juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri, bahkan mereka dulu pun menggunakan seluruh kekuatan dan kekuasaannya. Sekali lagi, kami tidak baper," ujarnya.

Baca juga: AHY Respons soal Menteri Jadi Caleg, Minta Tetap Netral dan Tak Gunakan Aset Negara untuk Kampanye

Dia meyakini seluruh menteri yang maju sebagai caleg dalam Pemilu 2024 tetap bekerja secara profesional hingga akhir masa jabatannya.

"Saya yakin menteri-menteri yang ikut menjadi caleg akan tetap bisa bekerja secara profesional," ungkapnya.

Sadarestuwati mengatakan semua menteri yang maju di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembantu presiden.

"Karena mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya di hari kerja dan masih mempunyai waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk melakukan kerja politiknya," ujar anggota Komisi V DPR RI ini.

Saat ini ada beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi ikut maju sebagai bacaleg di 2023, yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Sebelumnya, AHY menilai sah-sah saja menteri menjadi caleg. Namun menurut dia, menteri tersebut masih memegang tugas dan tanggung jawab penuh selama masih menjabat.

“Setiap warga negara punya hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Tapi kami tentunya berharap, bermohon kepada bapak ibu yang saat ini tengah mengemban amanah rakyat secara bijak untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya, baik di pemerintah, juga di sektor-sektor lainnya, termasuk di legislatif,” kata AHY di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

Dia mengatakan bahwa selama aktif menjadi menteri maka harus menjalankan tugas sebaik mungkin. Karena tanggung jawab yang diemban tersebut belum selesai.

“Kecuali sudah menyatakan saya resign hari ini karena saya mau nyaleg. Oke fair, gentleman. Bagus," ujarnya.

“Tapi kalau sudah punya status sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan mohon tetap juga fokus kepada pelaksanaan tugas,” tuturnya.

AHY menekankan agar menteri yang menjadi caleg tetap menjaga independensi hingga netralitas.

Dia mengingatkan agar para menteri itu tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kegiatan politik praktis hingga berkampanye.

“Dan saya mohon untuk tetap menjunjung tinggi netralitas, independensi, bagaimanapun netralitas ini penting,” kata dia.

“Jangan sampai ada aset negara atau ada instrumen negara yang digunakan tanpa sadar atau dengan sadar untuk kepentingan politik praktisnya,” lanjut AHY.