Pengamat Politik Sebut Kepala Negara Partisan Jadi Warisan Buruk Bagi Sistem Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden partisan yang di mana hal ini akan berpengaruh pada warisan demokrasi yang buruk bagi sistem pemilu
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden partisan yang di mana hal ini akan berpengaruh pada warisan demokrasi yang buruk bagi sistem pemilu ke depan.
Pria yang juga merupakan CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting punya alasan di balik pernyataannya tersebut dengan berkaca dari banyaknya momen Jokowi yang turut aktif dalam ragam aktivitas hingga endorse yang berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang.
Padahal, lanjut Pangi, dalam posisinya sebagai kepala negara, Jokowi tidak elok untuk berkontribusi dan terlibat aktif menyambut kontestasi politik lima tahunan ini.
“Cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana presiden Jokowi netral, bagaimana Jokowi berpikir keras untuk menyukseskan Pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden pengganti beliau,” Kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
“Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan legacy yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita, presiden selanjutnya tentu berpotensi melakukan hal yang sama karena tak ada pembelajaran dan contoh keteladanan dari seorang negarawan,” sambungnya.
Pangi pun menyebutkan beberapa langkah Jokowi sebelumnya seperti Musyawara Rakyat (Musra) yang dijadikan sebagai daya tawar hingga pidato-pidato Jokowi yang di mana di dalamnya memuat banyak endorsement kepada sosok bakal calon presiden.
“Terlibat aktif dalam melakukan negosiasi bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 nanti,” ujarnya.
Langkah Jokowi ini, tegas Pangi, tidak sepenuhnya bisa diterima dan akan menjadi preseden buruk di mana presiden yang sedang berkuasa menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal.
Baca juga: Jokowi Dinilai Cawe-cawe di Pilpres 2024, Ujang Komarudin Takutkan Adanya Abuse of Power
“Kalau presiden terlalu jauh cawe-cawe di dalam menentukan presiden penerus beliau, tentu ada resiko besar yang menunggu beliau,” tutup Pangi.
