TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mempertanyakan apa yang menjadi kekhawatiran Anies terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi.

"Pak Anies khawatir apanya. Khawatir elektoralnya nggak naik atau apa, saya nggak paham itu yang disebut khawatir itu khawatir dimana," kata Jazilul di Jakarta dikutip Kamis (1/6/2023).

Menurut Waketum PKB itu jika ada yang salah dari cawe-cawe Presiden Jokowi, publik bisa menilainya sendiri.

Jazilul juga mengatakan jika saat ini Anies Baswedan khawatir, menurutnya mungkin khawatir elektoralnya tidak naik.

"Saya yakin publik akan menilai semua kalau misalkan langkah cawe-cawenya Pak Jokowi ini melampaui kewenangan, melampaui aturan, publik pasti akan bereaksi, bukan hanya Pak Anies. Kalau sekarang Pak Anies khawatir, mungkin khawatir elektoralnya nggak naik," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku, mendengar kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024. 

Dirinya menyatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Di Depan Forum Doktor, Anies Baswedan Siap Hadirkan Keadilan dan Kemakmuran

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. 

Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau, demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut.

Dalam artian yakni kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres, sementara, memiliki hak untuk memilih.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," tukas dia.