TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden (Capres) usungan PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi kekhawatiran pasangan calon (paslon) lain dalam berkontestasi politik.

Terutama mengenai kekhawatiran capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan terkait adanya isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penentuan sosok penggantinya.

Menurutnya, jika seseorang sudah mau mencalonkan diri menjadi Presiden, maka seharusnya tidak takut isu apapun.

"Ya dalam setiap kontestasi Pemilu apapun bisa terjadi."

"Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut untuk pada isu apapun," ungkap Ganjar Pranowo saat meresmikan Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan di Jakarta, Kamis (1/6/2023) dikutip dari Kompas Tv.

Sola cawe-cawe Jokowi, menurut Ganjar Pranowo, hal itu adalah wajar.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PAN: Sesuai Rakernas 2020, Ganjar Pranowo Masuk Radar Pencalonan di Pilpres

Pasalnya, Jokowi juga memiliki hak politik.

Ganjar Pranowo yakin, Jokowi tidak akan mengintervensi pihak manapun apalagi jika membuat jalannya kontestasi Pemilu 2024 menjadi tidal fair.

"Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe-cawe, karena punya hak politik."

"Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi," ungkap Ganjar Pranowo di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Hal itu, kata Ganjar Pranowo, dilakukan Jokowi dengan posisinya sebagai kader partai.

Baca juga: Ganjar Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Intervensi Politik: Hak sebagai Kader Partai

"Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai," ujar Ganjar Pranowo.

Dijelaskan Ganjar, Jokowi adalah sosok rekan politik sekaligus mentornya dalam pemerintahan.

Keduanya sudah lama berkerja sama baik saat pemilihan Gubernur maupun pemilihan Presiden.

"Beliau mentor saya dalam pemerintahan, beliau Presiden, saya Gubernur."

"Saya kenal beliau semenjak menjadi Wali Kota, saya tim sukses beliau di pemilihan Gubernur dan di Pilpres dan saya dekat sekali," kata Ganjar Pranowo.

Baca juga: Kode Ganjar Pranowo hingga Sore ini Zulkifli Hasan Temui Megawati Soekarnoputri

Sementara itu, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, turut merespons kekhawatiran Anies Baswedan terhadap isu cawe-cawe Jokowi.

Menurut Mahfud, Jokowi sebagai pemerintah dalam hal ini Presiden, tak akan melakukan penjegalan terhadap pasangan calon (paslon) capres atau cawapres yang didaftarkan dalam Pemilu 2024.

Justru, pemerintah akan ikut serta menjaga dan melindungi hak-hak setiap paslon.

Hal itu diungkap Mahfud MD setelah selesai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023).

"Tidak ada (niatan pemerintah) menjegal (salah satu paslon), itu tidak ada. (Justru) kita lindungi hak-haknya," ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas Tv.

Baca juga: Terkait Capres, PAN Dinilai Hanya Ikut pada Arahan Presiden Jokowi 

Menurut Mahfud, hal ini biasa terjadi menjelang kontestasi.

"Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik."

"(Seseorang) yang mengatakan ini juga mungkin (bermaksud) biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit," ujar Mahfud.

Diketahui, kekhawatiran pemerintah ikut cawe-cawe dan bakal menjegal salah satu paslon itu muncul dari kelompok antitesa pemerintah.

Dalam hal ini partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan.

Justru, Mahfud mengingatkan Anies Baswedan untuk selalu kompak bersama seluruh pendukungnya.

"(Saya katakan) Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ungkap Mahfud Md.

Baca juga: Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan akan Naik, Diumumkan Jokowi pada Agustus 2023

Kelompok Antitesa Pemerintah

Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power, dalam hal ini melakukan upaya untuk menjegal salah satu paslon.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.

"Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga, Kamis (1/6/2023).

Apabila mengacu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, dan proses pilpres, tak ada norma yang dilanggar Presiden.

"Secara yuridis, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," kata Viva Yoga.

Baca juga: Jokowi Didesak Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Keuntungan Tak Setimpal dengan Kerusakan Lingkungan

Dengan adanya pro kontra soal cawe-cawe ini, Viva menuding kalau hal tersebut, muncul karena adanya kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Jokowi.

Kelompok tersebut, menurut Viva, merasa khawatir karena banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah

Apalagi hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terbilang tinggi.

"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect."

"Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," kata dia.

Padahal menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi boleh ikut terlibat dalam memastikan kontestasi politik agar bisa berjalan secara damai.

"Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva Yoga.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rizki Sandi Saputra)