TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Pembina relawan Ganjarian Spartan, Ade Armando, mengaku mendapat informasi PDIP akan menentukan menteri dan posisi strategis apabila Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden.

Dikatakan Ade, kabarnya Ganjar Pranowo dan PDIP sudah meneken kontrak terkait hal itu.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP."

"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujar Ade Armando melalui cuitan di Twitter, Minggu (11/6/2023).

Saat dikonfirmasi, Ade Armando enggan menjawab dari mana informasi kontrak Ganjar dan PDIP itu didapat.

"Enggak bisa saya sebut secara spesifik," ungkap Ade kepada Tribunnews.com, Senin.

Baca juga: Puan-AHY Segera Bertemu, Wasekjen PDIP Sebut Bakal Bahas Kandidat Bacawapres Ganjar

"Saya peroleh dari sejumlah sumber yang saya percaya dan memiliki hubungan dengan lingkaran elit PDIP," imbuhnya.

Ade juga mengatakan, kabar kontrak PDIP dan Ganjar itu sudah menyebar di kalangan relawan.

Dibantah PDIP

Sementara itu isu kontrak politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo dibantah Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey.

Olly menduga, isu kontrak politik Megawati-Ganjar sengaja diembuskan lawan politik untuk menggerus elektabilitas PDIP.

"Saya kira enggak ada kontrak-kontrak begitu," kata Olly dalam program KAMAR ROSI di YouTube Kompas TV, Rabu (7/6/2023) petang.

Isu kontrak politik antara Megawati dan Ganjar disebut-sebut terjadi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April lalu.

Olly juga menampik pertanyaan terkait perjanjian kontrak jika Ganjar menjadi presiden, maka pemilihan menteri atas seizin Megawati.

"Enggak adalah. Tetapi realita kan seperti itu bahwa persentase menteri dari partai politik pasti atas izin ketua umum," ujar Gubernur Sulawesi Utara itu.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)