Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah kabar partainya sudah membuat kontrak politik dengan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo apabila terpilih menjadi presiden di 2024.

Dalam informasi yang beredar, jabatan menteri strategis akan ditentukan PDIP apabila Ganjar terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP," kata Said dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Isu Kontrak Politik Mencuat, bila Ganjar Pranowo Jadi Presiden, Posisi Menteri akan Ditentukan PDIP

Menurut Said, PDIP hanya membuat kontrak politik dengan Ganjar adalah terkait kesejahteraan masyarakat.

"Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menilai ada pihak yang ingin mengkerdilkan Ganjar di balik isu tersebut.

"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," ungkap Said.

Said pun menganggap pihak yang membuat opini PDIP membuat kontrak politik dengan Gubernur Jawa Tengah itu adalah brutus.

"Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDIP dengan membangun fitnah-fitnah," ucapnya.

Adapun teken kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar sebelumnya diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Ade mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade di akun Twitternya, dikutip Selasa pagi.