Spanduk dan Baliho Caleg Mulai Banyak Dipasang di Pinggir Jalan, Warga Bilang Merusak Pemandangan
Spanduk dan baliho bakal calon legislatif (Caleg) banyak bertebaran di kawasan Puncak Bogor, Senin (19/6/2023).
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Wahyu Topami
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Spanduk dan baliho bakal calon legislatif (Caleg) banyak bertebaran di kawasan Puncak Bogor, Senin (19/6/2023).
Sepanduk dan baliho tersebut terpampang bebas tanpa aturan dan penertiban yang pasti.
Salah satu titik menjamurnya baliho dan sepanduk Bacaleg di kawasan puncak ialah di sekiataran Pasar Cisarua.
Wajah-wajah para bakal calon dan partai politik tergambar dalam baliho yang memiliki ukuran beragam.
Warga sekitar bernama Ramadhan mengaku risih dan menganggu pemandangan dengan dengan banyaknya sepanduk dan baliho bakal caleg dari berbagai partai yang menjamur bak ilalang yang tak terurus.
"Risih karena itu merusak pemandangan, mungkin bagi mereka yang mencalonkan bagus ya, tapi bagi saya itu merusak," ujarnya pada TribunnewsBogor.com.
Baca juga: Gerindra akan Buat Zona Kampanye untuk Caleg Sosialisasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden
Di sisi lain Kasi Trantib Kecamatan Cisarua, Effendi, menjelaskan maraknya sepanduk tersey bukan hanya di Kecamatan Cisarua, di kecamatan lain pun demikian.
"Di tempat lain juga banyak, hujan cuma di sini hampir seluruh Indonesia," tandasnya.
Dirinya mengaku belum ditertibkannya puluhan sepanduk di daerah teritorinya akibat belum adanya regulasi dari pusat.
"Kami menunggu intruksi dari pusat karena belum ada surat penertiban baliho partai politik," terangnya.
Selain instruksi dari pusat, dirinya juga menyampaikan belum adanya keputusan dari Bawaslu juga menjadi salah satu indikator mengapa dirinya belum menertibkan baliho tersebut.
"Kami meenunggu keputusan dari bawaslu Kabupaten Bogor, nanti juga ada proses penertiban tapi ga tau prosesnya nanti seperti apa," pungkasnya.
Sikap KPU DKI
Tak hanya di Bogor, spanduk dan baliho caleg juga ditemukan di Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mempersilakan Satpol PP mencabut bendera partai yang dipasang di sembarang tempat.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, penertiban dapat dilakukan apabila bendera partai yang dipasang dianggap menyalahi aturan pemerintah daerah dan mengganggu estetika.
"Kalau ada hal-hal yang menyangkut mengganggu estetika dan pemandangan, saya rasa dinas terkait bisa melakukan eksekusi lah itu," ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (19/6/2023).
Menurut Wahyu, KPU sudah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta mengenai penertiban atribut partai yang mulai bertebaran di wilayah Ibu Kota.
Dia memastikan bakal ada pembahasan lebih lanjut soal aturan pemasangan dan penertiban atribut partai tanpa mengganggu proses sosialisasi.
"Tinggal nanti bagaimana, dalam tanda kutip, tetap bisa melakukan sosialisasi tanpa mengganggu estetika yang ada di DKI Jakarta," kata Wahyu.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa sebelum masa kampanye, pemasangan bendera dan nomor urut partai politik di luar internal parpol dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
"Apabila partai politik melakukan sosialisasi selain kegiatan pemasangan bendera dan nomor urut atau melakukan pendidikan politik di internal partai politik selain dengan menggunakan metode pertemuan terbatas, maka kegiatan partai politik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018," ungkap Hasyim dan Bagja dalam pernyataan bersama, Jumat (17/2/2023).
Diterangkan juga bahwa kampanye di luar waktunya, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, juga meliputi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik yang pada faktanya mengandung unsur kampanye.
Pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) tersebut dijelaskan bahwa unsur-unsur kampanye itu meliputi penyebaran bahan kampanye pemilu kepada publik, hingga pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau media sosial yang memuat tanda gambar serta nomor urut.
"Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU dan Bawaslu meminta agar parpol patuh terhadap ketentuan yang berlaku," ujar Hasyim dan Bagja.
"Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan tindakan penegakan hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana," lanjut dia
Sumber; Tribun Bogor/Kompas.com
