Masuk Tahun Pemilu, Mendagri Diminta Pilih Sekda Papua Barat yang Netral
Massa yang tergabung dalam RIB meminta Mendagri Tito Karnavian menaruh perhatian soal pejabat daerah yang hendak berkontestasi di Pemilu 2024.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).
Mereka meminta Mendagri Tito Karnavian menaruh perhatian soal pejabat daerah yang hendak berkontestasi di Pemilu 2024.
Pasalnya urusan tersebut bisa menyebabkan tidak fokusnya kinerja para pemangku kebijakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kami merasa, hal ini perlu menjadi perhatian Mendagri, karena menjelang tahun pemilu, banyak pejabat daerah yang turut maju dan bertarung baik itu di Pilkada maupun calon legeslatif," kata Ketua Umum RIB, Lisman Hasibuan.
Terlebih kata dia, masyarakat Papua Barat mendengar kabar bahwa Kadis PU Papua Barat hendak maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya.
Baca juga: 94 Persen Lebih Warga Binaan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dapat Hak Pilih di Pemilu 2024
Hal ini dikhawatirkan oleh RIB karena kerja pemangku kebijakan berpotensi terganggu dengan urusan pribadi pencalonan.
"Hal yang sangat kami khawatirkan adalah, adanya ketidak fokusan sehingga mengabaikan program kerja yang selama ini sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai pejabat daerah," kata dia.
Lisman pun meminta Kemendagri dapat mengganti pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Dinas PU Papua Barat yang dimaksudkan agar proses pelaksanaan kerja pemerintah tidak terganggu.
Selain itu RIB juga meminta Kemendagri dapat menunjuk sosok Sekretaris Daerah Papua Barat yang netral dan profesional agar pelaksanaan pelayanan pemerintahan bisa lebih baik lagi di Papua Barat.
"Kami meminta kepada Kemendagri dengan segala wewenang yang ada, bisa mengganti atau merekomendasikan pejabat baru sebagai Kadis PU Papua Barat, sehingga kinerja Dinas PU tetap berjalan dengan baik karena masyarakat sangat berharap pelaksanaan program kerja Dinas PU dapat terus berjalan," ungkap dia.
"Selanjutnya kami meminta kepada Kemendagri untuk bisa memilih Sekretaris Daerah Papua Barat yang netral, profesional dan memiliki skill yang baik demi melayani masyarakat Papua Barat, sehingga Papua Barat bisa jauh lebih maju lagi kedepannya dan masyarakatnya bisa sejahtera," pungkas Lisman.
