Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PPP Respons Soal Ganjar Telepon Heru Budi: Boleh Karena Sama-sama Pejabat Publik

Aksi Ganjar menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi saat mendengar keluhan warga di Jakarta Utara dinilai boleh dilakukan karena sama-sama pejabat publik.

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in PPP Respons Soal Ganjar Telepon Heru Budi: Boleh Karena Sama-sama Pejabat Publik
Kolase foto Tribunnews
Kolase foto Capres Ganjar Pranowo dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Aksi Ganjar menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi saat mendengar keluhan warga di Jakarta Utara dinilai boleh dilakukan karena sama-sama pejabat publik. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi Ganjar Pranowo menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat mendengar keluhan dari warga di Jakarta Utara dinilai boleh-boleh saja dilakukan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baedowi, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Lah kalau saya telepon Pak Heru boleh enggak? Ya boleh lah, Pak Ganjar kan pejabat, tokoh publik, menyampaikan aspirasi tuh boleh," kata Baedowi, kepada awak media, Senin.

"Misalkan saya ketemu warga DKI, dia mengalami keluhan, terus saya telepon Pak Heru, kan sama konteksnya, saya sebagai politisi nasional, Pak Ganjar juga. Saya anggota DPR, Pak Ganjar Gubernur, sama,sama pejabat publik. Ketika mendengar keluhan warga, ya telepon yang bersangkutan," sambungnya.

Menurut Baedowi, yang tak boleh dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah menelepon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Yang enggak boleh kalau Pak Ganjar neleponnya Gubernur Jawa Timur. Masalahnya di Jakarta, teleponnya Gubernur Jawa Timur. Itu enggak boleh, bukan urusannya," jelasnya.

Baedowi mengatakan, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan Ganjar. Sebab, ia mengaku, juga kerap melakukan hal tersebut saat mendapat keluhan dari warga.

Berita Rekomendasi

"Kan boleh, saya pun sering melakukan itu kalau kunjungan ke sebuah daerah, ada keluhan dari warga, kita telepon kepala daerahnya," ucapnya.

Baca juga: Ganjar Mengaku Dibully Usai Telepon Pj Gubernur DKI, Andi Gani: Itu demi Kepentingan Masyarakat

Ia menegaskan, tak ada yang pelanggaran dalam hal penyampaian keluhan langsung kepada pejabat terkait.

"Kalau hal seperti itu dilarang kan repot dan tidak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar coba? Wong menyampaikan aspirasi, katanya negara bebas demokrasi, yang menyampaikan aspirasi itu tidak hanya warga tetapi juga pejabat juga berhak menyalurkan," kata Baedowi.

Kemudian, Baedowi menyinggung dua capres lain, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Menurutnya, jika hal yang dilakukan Ganjar tersebut dipermasalahkan. Tak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada Anies dan Prabowo.

"Saya kira begitu. Jadi dibuat ini aja demokrasi, kalau dilarang-larang ya repot. Nanti keluhan ke Pam Anies, Pak Anies enggaj bisa loh nelepon ke mana. Sama kalau keluhan disampaikan ke Pak Prabowo, terus Pak Prabowo enggak bisa telepon ke mana-mana gara-gara takut di-bully. Ya enggak bisa, justru tindakan netizen menurut saya valid," ungkap Baedowi.

Baca juga: Blusukan ke Pasar di Priok, Ganjar Telepon Sekda DKI Adukan Keluhan Pedagang

Sebelumnya, bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo melakukan blusukan ke pasar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6/2023) kemarin.

Usai blusukan di Pasar Anyar Bahari dan Pasar Warakas, Ganjar tiba-tiba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda Joko Agus Setyono untuk menyampaikan keluhan para pedagang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas