Laporan wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, telah menyiapkan langkah antisipasi jika saat penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadi konflik atau bencana alam.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dalam situasi tertentu, seperti konflik dan bencana alam, pihak penyelenggara Pemilu akan mengikuti di mana posisi pemilih berada.

"Dalam situasi tertentu atau konflik, KPU full mengikuti pemilih," kata Hasyim, dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Tetapkan DPT untuk Pemilu 2024, KPU: Jika Ada yang Meninggal Dunia Akan Ditandai Warna Abu-Abu

Hasyim menyebut, ada 128 tempat pemungutan suara (TPS) yang disiapkan di kantor perwakilan KPU luar negeri dan kantor panitia pemilihan luar negeri (PPLN), pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sebagaimana telah kami sampaikan, di kantor perwakilan kita di luar negeri dan PPLN ada 130 tempat. Dan 2024 ini ada 2 kantor perwakilan kita yang tidak beroperasi. Pertama, di Pyongyang (Korea Utara) dan Kabul (Afghanistan)," jelasnya.

Baca juga: KPU: DPT Pemilu 2024 Didominasi Generasi Milenial

Langkah antisipasi ini disiapkan KPU sepengalaman penyelenggaraan Pemilu, beberapa tahun yang lalu.

"April kemarin, itu juga kita sama-sama ketahui ada konflik bersenjata di Sudan. Sehingga dengan demikian warga kita yang terdaftar di Sudan kita lakukan penyesuaian," kata Hasyim.

"Ada yang pindah ke Jeddah, ada yang transit Jeddah lalu dipulangkan ke dalam negeri," sambungnya.

Hasyim kemudian mengaku, pernah memiliki pengalaman mengikuti dinamika kerja petugas PPLN saat momen konflik tersebut terjadi.

Menurutnya, para petugas PPLN saat itu terus melakukan pencocokan informasi keberadaan WNI pemilih yang menyebar karena adanya konflik.

"Saya pribadi juga mengikuti dinamika perkembangan teman-teman PPLN yang urusi pemilih, cocok-cocokan dengan teman-teman Pusat Data dan Informasi (Datin) untuk mengonfirmasi apakah daftar pemilih itu masih di negara itu atau pindah, atau menginformasikan untuk dicoret dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih di negara teman-teman bekerja di tempat yang berbeda," jelasnya.

Sementara itu, Hasyim menyebut, langkah antisipasi juga akan dilakukan KPU terhadap para pemilih yang terdampak bencana.

"Khusus untuk bencana, di Indonesia, kita punya pengalaman konkret pada Pemilu 2019, di Sulawesi Tengah, Palu. Banyak yang meninggal dan pindah," kata Hasyim.