Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin merespons terkait isu Partai Golkar bakal membuat koalisi baru.

Ujang mengatakan, wacana koalisi baru yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, itu sah-sah saja.

Sebab menurutnya, Golkar harus menjadi partai penentu, bukan hanya sekadar follower atau pengikut di Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: AHY Akan Sampaikan Pidato Politik Malam Ini, Demokrat: Tawarkan 14 Agenda Perubahan Pemilu 2024

Golkar harus menjadi partai yang penentu. Jangan hanya jadi partai yang nanti ketinggalan gerbang, lalu menjadi follower di Pemilu 2024

"Jadi dalam konteks itu, Golkar harus menjadi partai yang penentu. Jangan hanya jadi partai yang nanti ketinggalan gerbang, lalu menjadi follower di Pemilu 2024 nanti," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (14/7/2023).

"Jadi kalau seandainya ada koalisi Dji Sam Soe, 234 gitu kan ya, lalu juga misalkan ada wacana koalisi baru, itu bagus," ucapnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, seandainya ada koalisi baru yang dibentuk Golkar, itu akan memberikan dampak positif agar masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin, di 2024 nanti.

Baca juga: Pengamat: Jika Golkar Ingin Buat Poros Baru, Capres-Cawapres yang Ditawarkan Harus Punya Nilai Jual

"Oleh karena itu, kalau terkait koalisi baru, ya kita dukung, biar ada tiga atau empat poros koalisi. Dan itu menjadi sesuatu yang bagus dalam demokrasi. Menghadirkan banyak pilihan. Menghadirkan banyak capres-cawapres, sehingga masyarakat bisa memilih siapapun yang diinginkannya," jelasnya.

Kemudian, Ujang menerangkan, koalisi apapun yang nantinya menjadi pelabuhan Golkar jelang Pilpres 2024, pada intinya yang ditawarkan dari partai berlambang pohon beringin itu adalah sosok Ketua Umum Airlangga Hartarto, untuk menjadi capres atau cawapres.

Keikutsertaan Airlangga dalam kontestasi nantinya, menurut Ujang, dapat menjadi pembuktian, apakah Menko Perekonomian itu benar-benar memiliki elektabilitas atau tidak.

"Tetapi yang ditawarkan Golkar itu sejatinya siapa, capresnya. Apakah Airlangga, apakah memang punya elektabilitas yang tinggi atau tidak, kan begitu," kata Ujang.

Sebab, ia berpandangan, berkoalisi untuk maju di Pilpres dilakukan untuk menggapai tujuan utama, yaitu kemenangan.

Sedangkan, elektabilitas itu menjadi tolak ukur kemenangan tersebut.

"Berkoalisi itu, maju di Pilpres itu, ingin menang. Nah indikator, parameter, ukuran untuk menang itu tingginya elektabilitas bagi siapapun."

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengklarifikasi pernyataannya kalau Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto cocok menjadi calon wakil presiden atau Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Nurul mengatakan pernyataannya tersebut bukan merupakan sinyal dukungan Golkar kepada capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Pengamat Menilai Golkar Partai Besar Harus Berani Buat Poros Sendiri pada Pilpres 2024

"Enggak, kalau tadi kan saya mengibaratkan bahwa keberadaan Pak Airlangga Hartarto itu sebagai tokoh perekonomian dan dia kan pemikirannya tentang perekonomian itu sangat kuat dan mewarnai perekonomian di Indonesia pada saat ini," kata Nurul saat ditemui usai menghadiri diskusi bertajuk Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024, di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Menurut Nurul, kemampuan dan kinerja yang dimiliki Airlangga di bidang perekonomian itu bisa menjadi kekuatan tambahan jika nantinya mendampingi calon presiden manapun.

"Jadi siapapun capresnya, saya kira Pak Airlangga itu bisa mendampingi atau bahkan jika koalisinya adalah koalisi Dji Sam Soe dan terbentuk koalisi baru, Pak Airlangga bisa menjadi kandidat capres juga," jelasnya.

Sehingga, menurutnya, Partai Golkar memiliki pemimpin yang 'dibutuhkan' rakyat Indonesia, bukan yang 'diinginkan'.

"Jadi apa yang kami tekankan, yang kami jual adalah cari yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan," kata Nurul.