Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengharapkan pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa segera berlangsung.

PKB, kata Huda, pun berharap pertemuan itu bisa berlangsung sebelum 17 Agustus 2023.

Sebab hingga kini pertemuan itu masih menunggu jadwal dari Megawati.

"Kami posisinya nunggu karena sedang dipastikan jadwal Ibu Mega-nya kapan. semoga sebelum 17 Agustus-lah," kata Huda saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) malam.

Baca juga: Didukung Relawan Prabowo Jadi Cawapres, PKB: Prabowo-Cak Imin Sebenarnya Dwitunggal

Namun begitu, Huda memastikan pertemuan Cak Imin dan Megawati bakal terlaksana.

Hanya saja, keduanya masih mencocokan waktu untuk bertemu.

Di sisi lain, Ia menuturkan bahwa koalisi PKB dan Gerindra tak pernah menutup komunikasi.

Tak terkecuali, komunikasi dengan Megawati yang juga telah mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres.

"Kami pastikan pertemuan itu akan terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi politik kita. Jadi sekali lagi koalisi kami dengan Gerindra tidak menutup kita komunikasi dengan Ibu Mega," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Megawati dan Cak Imin memang direncanakan bakal bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan ini pun dinilai sebagai manuver PDIP untuk menarik PKB agar mendukung Ganjar menjadi capres.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan pengajuan Cak Imin sebagai cawapres merupakan hasil rekomendasi dari Muktamar PKB yang telah digelar di Bali.

"Kita tidak menawarkan ya tapi kita ingin mengatakan bahwa hasil Muktamar di Bali yang kita usung untuk pilpres baik dia jadi capres atau cawapres itu hanya Pak Muhaimin sehingga pembicaraan dengan partai manapun kita tetap teguh di LPP di bidang Pilpres ini loh Pak Muhaimin," kata Maman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Maman menuturkan bahwa Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto membutuhkan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki basis massa dari Nahdlatul Ulama (NU) di pemilihan presiden 2024.