Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan tak ada alasan untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu disampaikan Kamhar merespons dinamika politik yang berkembang termasuk tren elektabilitas kompetitor dari Anies Baswedan selaku bacapres Koalisi Perubahan.

"Mengingat kita tak memiliki kemewahan basis elektabilitas yang tinggi, jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor," kata Kamhar kepada wartawan Senin (7/8/2023).

"Maupun fasilitas sebagai incumbent atau setidaknya mendapatkan dukungan dari penguasa sehingga memiliki akses sumberdaya pemenangan yang berkelimpahan," imbuhnya.

Baca juga: Tak Setuju Surya Paloh, Andi Arief Minta Anies Baswedan Mandiri Tentukan Cawapres

Sebaliknya, kata Kamhar, posisi Anies Baswedan mesti bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dan pada posisi yang vis a vis dengan penguasa yang memiliki besutan kandidat sendiri.

Sebab itu, menurut Kamhar, mesti ada terobosan-terobosan politik yang harus dikerjakan untuk bisa mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. 

"Salah satu dan yang paling menentukan adalah menyegerakan deklarasi paket komplit agar seluruh sumberdaya pemenangan yang dimiliki baik dari partai, relawan dan simpatisan bisa segera terkonsolidir dan bekerja secara optimal dalam menjalankan kerja-kerja politik pemenangan," ujar Kamhar.

"Jadi jika ingin memperoleh kemenangan, tak ada alasan untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit," imbuh Kamhar.

Lebih jauh, Anies selaku bacapres yang telah ditetapkan Koalisi Perubahan serta selaku penerima mandat untuk memilih dan menentukan Cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria yang telah disepakati, dan penambahan kriteria 0 dariAnies sendiri.

"Ini menjadi kredit poin kepemimpinan, publik akan memonitor," tandas Kamhar.