Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GAID) mempertanyakan soal kosongnya jabatan Bawaslu kabupaten/kota.

Mulanya Yusfitriadi perwakilan Yayasan Visi Nusantara Maju yang juga tergabung GAID mengatakan kekosongan ratusan jabatan Bawaslu Kabupaten Kota itu merupakan keajaiban.

Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi makanya Bawaslu layak mendapatkan piagam penghargaan keajaiban ini

"Kami di sini ingin mempertegas saja bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Yang pertama adalah preseden terburuk sepanjang sejarah berdirinya Bawaslu baru kali ini ada kekosongan jabatan di 514 kabupaten kota," kata Yus di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Bawaslu Dapat Piagam dari Kelompok Sipil Imbas Kekosongan Jabatan di 514 Kabupaten/Kota

"Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi makanya Bawaslu layak mendapatkan piagam penghargaan keajaiban ini," sambungnya.

Kemudian dikatakan Yus ia mempertanyakan mengapa Bawaslu tidak menjelaskan terkait kekosongan tersebut.

"Sebetulnya kita tidak sedang berbicara 60 hari berapa hari, tapi kita sedang berbicara faktor Bawaslu sampai hari ini tidak membuka kenapa bisa mengosongkan 514 jabatan ini," jelasnya.

Baca juga: GAID Kecam Bawaslu Tidak Berikan Kejelasan, Soal Kosongnya Ratusan Jabatan Bawaslu Kabupaten Kota

Yus mengungkapkan bahwa sampai hari ini Bawaslu tidak membuka informasi atas kekosongan itu.

"Kalau konteks negara sudah dikudeta. Ini alasan apa, surat beredar dengan alasan urusan teknologi down macem-macam, tapi ini tidak substantif ditambah surat edaran tersebut tidak ada tanda tangannya. Saya anggap sebagai surat kaleng," kata Yus.

Ia melanjutkan tidak ada penjelasan serius kenapa bisa kosong 514 jabatan di kabupaten kota seluruh Indonesia. Bisa memancing berbagai spekulasi.

"Jangan-jangan kemudian ini ada upaya politisasi, ada tarik-tarikan dan sebagainya," tutupnya.