ICW Catat 24 Mantan Koruptor Jadi Caleg DPRD, KPU Didesak Segera Umumkan Daftar Nama-namanya
Hingga saat ini KPU RI belum juga mengeluarkan data mantan terpidana korupsi yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.
Editor: Dewi Agustina
Dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya 4 partai politik yang tak mencalonkan bekas narapidana sebagai anggota legislatif yakni Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Sementara, parpol yang paling banyak mengajukan caleg mantan napi yaitu Partai Golkar.
"Iya benar data-data tersebut terdapat dalam DCS DPR Pemilu 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Adapun kasus yang menjerat bakal caleg tersebut bermacam-macam, namun mayoritas perkara korupsi.
Terkait adanya para mantan narapidana, termasuk mantan napi koruptor yang maju menjadi caleg, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie menyatakan partainya menyerahkan semua itu kepada rakyat.
"Jadi semuanya kita serahkan kepada rakyat. Jadi kalau sudah terekrut apakah di NasDem atau partai lain. Karena Pileg itu suara terbanyak, bukan partai yang menentukan, maka kemudian kita serahkan kepada rakyat, terserah rakyat pilih yang mana," kata Effendy.
Menurut Gus Choi, begitu ia biasa disapa, rakyat juga harus melek pada masa lalu khususnya rekam jejak setiap caleg.
Tidak hanya itu, menurutnya rakyat juga harus memantau rekam jejak setiap calon presiden dan wakil presiden.
"Rakyat harus melek pada masa lalu, rakyat harus memelototi rekam jejak setiap caleg, setiap calon presiden, setiap calon wakil presiden," kata dia.
NasDem berharap para caleg punya jejak rekam yang bersih dari kasus hukum.
Namun demikian, kata dia, fakta di lapangan ternyata banyak juga caleg-caleg yang memang dulunya punya rekam jejak tersangkut kasus hukum.
Menurutnya, masing-masing partai peserta pemilu 2024 punya kebijakan sendiri terkait hal itu.
"Periode ke depan saya kira kita harus sama-sama komitmen, sama-sama memiliki apa namanya semangat yang sama bahwa calon-calon pemimpin ke depan harus bersih, tidak ada problem hukum, tidak ada problem jejak yang buruk, sehingga Indonesia ini kemudian dipimpin oleh orang yang baik," kata Gus Choi.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menyebut masyarakat harus menggunakan hak pilihnya secara bijak.
