Juga terlihat Mayor Jenderal (Purn) Hartomo yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu hadir juga Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi yang pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas.

Terakhir ada Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf yang pernah memegang jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Hanya saja, dukungan purnawirawan untuk Anies terjadi saat Partai Demokrat, SBY, dan AHY yang ingin diduetkan sebagai cawapres.

Bagaimana nasib dukungan mereka saat ini belum diketahui.

Baca juga: Ada Mantan Kepala Basarnas hingga Eks Stafsus KSAU Dukung Anies Baswedan Sebelum Demokrat Hengkang

Seberapa berpengaruh dukungan pensiunan TNI/Polri?

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, suara atau dukungan pensiunan TNI dan Polri untuk pasangan capres, belum tentu menjamin kemenangan.

Menurutnya, dukungan dari berbagai elemen akan kembali kepada cara setiap bakal capres dalam beradu gagasan serta narasi yang dibawa.

"Semua bergantung pada bagaimana para capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang didukung purnawirawan itu bisa mengoptimalkan narasi, gagasan, dan argumen untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (1/8/2023).

Umam mengatakan, dukungan kalangan purnawirawan TNI/Polri terhadap bakal capres tertentu bisa dikategorikan sebagai elemen mesin pemenangan dari jaringan non-partai. 

Dirinya menilai, elemen jaringan purnawirawan ini bisa dikapitalisasi mengingat mereka punya pengalaman dan penguasaan teritorial yang memadai.

"Sehingga bisa memetakan simpul-simpul kekuatan suara, siapa tokoh yang berpengaruh, bagaimana metode pendekatannya, sumber-sumber logistik di wilayah itu, bagaimana teknik pelatihan saksi di lapangan dan lainnya," ujar Umam.

Akan tetapi, ia mengatakan, efek kekuatan dukungan purnawirawan TNI/Polri tentu tidak sama dengan era Orde Baru.

Pasalnya, begitu keluar dari struktur militer, praktis para purnawirawan TNI/Polri tidak lagi memiliki garis komando dengan sel-sel jaringan di daerah.

"Kalaumpun ada, kemungkinan itu berasal dari ketelatenan para purnawirawan itu dalam merawat jaringan selama ini," kata Umam. B

"Selain itu, arah dukungan purnawirawan itu juga tidak menjamin akan diikuti oleh anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z yang jumlahnya mencapai 60 persen dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yang ada," ujarnya.