Jovan mengatakan, sejak awal Demokrat mengusung tagline perubahan dan perbaikan.

Baca juga: Usai Cabut dari KPP, Demokrat: Pilihan Tinggal ke PDIP atau Gerindra

"Karena kita punya tema perubahan dan perbaikan, itulah sebabnya kita bercita-cita untuk bisa duduk bergabung di pemerintahan."

"Karena kalau tidak duduk di dalam pemerintahan, maka sulit melakukan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Menurutnya, selama menjadi partai oposisi selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Demokrat kesulitan menyuarakan gagasan perubahan dan perbaikan.

"(Dua periode) kami berperan sebagai pihak check and ballancing, maka kita lebih tahu mana bidang dan sektor yang perlu diperbaiki, perlu diubah, catatan kami Insya Allah lebih lengkap daripada pihak pemerintah," ujarnya.

Ditambahkan Jovan, peluang duduk di pemerintahan akan menjadi lebih kecil bila membuka poros baru.

"Kalau mau buka poros baru, seberapa besar kans bisa menang untuk duduk di pemerintahan, atau sekadar namanya ada di dalam kertas suara, yang penting ikut berlayar untuk cocktail effect, itu sedang kita hitung."

"Lalu kemana berlabuhnya? Apakah kubunya Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya to be honest, dua-duanya sedang kita jajaki, tapi kita menyerahkan kepada Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, kami yakin petinggi partai memutuskan yang terbaik bagi Demokrat," ujarnya.

Baca juga: Respons Juru Bicara Demokrat Sikapi Wacana Pertemuan SBY dan Megawati

Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan

Diketahui, Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) per Jumat (1/9/2023).

Hal ini merupakan keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Adapun keputusan ini diketahui melalui cuitan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon di akun X (Twitter), @jansen_jsp.

Tak hanya itu, Jansen menuliskan Partai Demokrat secara otomatis juga tidak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Keputusan MTP Partai Demokrat malam ini:

1. Kami Partai Demokrat memutuskan MENCABUT DUKUNGAN KE ANIES BASWEDAN dalam Pilpres 2024;