TRIBUNNEWS.com - Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Jajaran petinggi Demokrat, termasuk Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023), untuk menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra ini.

Sekretaris Jenderal Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan keputusan mendukung Prabowo ini berdasarkan hasil Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Dalam pertemuan sore tadi di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," ungkap Riefky dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Bergabungnya Demokrat mendukung Prabowo menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) semakin menggemuk.

Baca juga: Cak Imin Sebut Koalisi Indonesia Maju Makin Kokoh Setelah Demokrat Gabung Dukung Prabowo

Diketahui, empat partai politik (parpol) sebelumnya sudah menyatakan dukungan mereka untuk Prabowo lebih dulu.

Empat parpol itu adalah Golkar, PAN, PBB, dan Gelora.

Saat ini, total ada enam parpol yang bernaung di bawah KIM, di mana empat diantaranya merupakan partai parlemen, mendukung Prabowo sebagai capres mereka.

Dibandingkan koalisi lainnya, KIM yang mendukung Prabowo menjadi koalisi paling gemuk.

Diketahui, sesuai Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Lantas, bagaimana perbandingan presidential threshold KIM dengan koalisi lainnya?

1. Koalisi Indonesia Maju

Menurut perhitungan jumlah kursi DPR RI, Gerindra menempati 78 dari total 575 kursi, sekitar 13,57 persen.

Sementara, Golkar yang menempati peringkat kedua kursi terbanyak di DPR, memiliki 85 persen atau 14,78 persen.

Lalu, PAN yang menduduki 50 kursi, persentasenya setara dengan 7,65 persen.

Terakhir, Demokrat yang baru saja bergabung dengan KIM memiliki 54 kursi atau 9,39 persen.

Dari angka tersebut, jumlah presidential threshold (ambang batas parlemen) KIM mencapai 45,39 persen, jauh melebihi angka minimal 20 persen.

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo di Pilpres 2024 Bukan Kejutan, PKB: Rute Lama Seperti Pilpres Sebelumnya

2. Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Koalisi yang mengusung capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini terdiri dari tiga parpol, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Menurut catatan DPR RI, NasDem menduduki 59 kursi di parlemen atau 10,26 persen.

Lalu, PKB memiliki 58 kursi (10,09 persen) dan PKS 50 kursi (8,70 persen).

Hal ini menjadikan presidential threshold Koalisi Perubahan sebanyak 29,05 persen.

3. PDIP

Hingga saat ini parpol yang mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres adalah PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.

Meski hanya PDIP dan PPP yang merupakan partai parlemen, presidential threshold pengusung Ganjar terbilang aman.

Lantaran, PDIP menduduki kursi terbanyak di DPR RI, yaitu 128 (22,26 persen).

Dilihat dari angka tersebut, PDIP sendiri saja sudah mampu mengusung Ganjar sebagai capres.

Meski PPP, yang juga partai parlemen, ikut bergabung, jumlah presidential threshold parpol pengusung Ganjar tak banyak bertambah.

Di DPR RI, PPP adalah partai dengan jumlah kursi paling sedikit, yakni 19 kursi (3,30 persen).

Hal ini berarti total presidential threshold PDIP dkk adalah 25,56 persen.

Baca juga: Andi Arief: Demokrat Dukung Prabowo dan Gabung Koalisi Indonesia Maju Tanpa Syarat

SBY Siap Turun Gunung demi Prabowo

Dalam pertemuan bersama Prabowo Subianto dan parpol KIM, SBY menegaskan siap turun gunung demi mengawal Menteri Pertahanan tersebut menjadi Presiden RI.

Hal ini disampaikan SBY saat memberikan pidato ditemani Prabowo.

"Saya yakin, dengan izin Allah masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang."

"For you (untuk Anda), saya siap turun gunung," kata SBY di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Ia menitipkan semangat perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat, agar diperjuangkan oleh eks Danjen Kopassus itu.

"Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum diperbaiki," kata Teuku Riefky Hasya mengulang pesan AHY kepada Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, dilansir Kompas.com.

Rencananya, AHY baru akan mengumumkan keputusan resmi Demokrat mendukung Prabowo saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Kamis (21/9/2023) mendatang.

"(Rapimnas) yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indoneisa," imbuh Riefky.

Rencana tersebut sudah diketahui Prabowo.

Prabowo mengatakan deklarasi dukungan Demokrat terhadapnya dijadwalkan dilakukan pada Kamis esok.

"Insya Allah (tanggal 21 September, red)," ujar Prabowo usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes Al Hamid Cilangkap Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Demokrat Merapat ke Prabowo, Ganjar: Semua Partai Boleh Tentukan Pilihannya

AHY Otomatis Terpental dari Bursa Cawapres Ganjar

Bergabungnya Demokrat dengan KIM otomatis membuat nama AHY terpental dari bursa cawapres Ganjar Pranowo.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan sudah tidak mungkin bagi AHY masuk dalam radar bursa cawapres Ganjar, setelah Demokrat menyatakan dukungan untuk Prabowo.

"Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tidak mungkin," kata Puan usai acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Saat ini, tinggal empat nama yang ada dalam daftar bursa cawapres Ganjar.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; dan eks Panglima TNI, Andika Perkasa.

Diketahui, Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan usai NasDem memilih Ketua Umum PKB, Cak Imin, sebagai cawapres Anies Baswedan.

Pilihan NasDem itu disebut Demokrat diambil secara sepihak hingga membuat partai pimpinan AHY tersebut merasa dikhianati.

Usai keluar dari Koalisi Perubahan, Demokrat melakukan pendekatan dengan KIM dan PDIP untuk menentukan arah politik mereka.

Namun, di antara dua koalisi tersebut, Demokrat kini resmi menjatuhkan pilihannya pada KIM.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rina Ayu/Reynas Abdila/Taufik Ismail, Kompas.com/Irfan Kamil)