Tanggapan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Soal Konflik Pulau Rempang
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah memberikan tanggapan terkait konflik agraria yang tengah terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah memberikan tanggapan terkait konflik agraria yang tengah terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Tanggapan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama menitikberatkan pada evaluasi dan pentingnya pendekatan secara humanis dan dialogis.
Untuk diketahui, warga Rempang menolak untuk direlokasi terkait proyek Rempang Eco-City.
Penolakan itu bahkan sampai berujung bentrok dengan aparat keamanan.
Baca juga: Pascakisruh Rempang Aparat Bersenjata Lengkap Masih Berkeliaran, Masyarakat Ketakutan
Kata Ganjar Pranowo Soal Rempang
Ganjar Pranowo menilai pemerintah daerah tidak melakukan upaya dialog dengan masyarakat, melainkan hanya melaksanakan perintah pusat.
Baca juga: Siapa Abang Long? Pembela Pulau Rempang yang Berani Lawan Aparat, Begini Nasibnya Usai Ditangkap
Itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Senin (19/9/2023).
"Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan harus dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya, hayo di mana sertifikatnya, belum," kata Ganjar, dikutip dari YouTube FISIP UI.
Ganjar mengusulkan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tidak hanya merekrut karyawan berlatarbelakang pendidikan insinyur.
Namun, juga orang dengan latar belakang ilmu humaniora seperti antropologi hingga psikologi.
"Saya sampaikan kepada Menteri PU atau Menteri Investasi, coba Anda rekrut karyawan yang tidak semua insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian tahu menjelaskan terlebih dahulu (kepada warga)," ujarnya.
"Dan kadang-kadang pemerintah tidak mau, capek menjelaskan udahlah pakai Undang-Undang Pengadaan Tanah saja, jadi jeglek. Begitu (warga) nggak mau, hukumnya nggak jalan. Ketika hukumnya nggak jalan, tampilannya kekerasan," sambung Ganjar.
Selain itu, Ganjar menilai dalam pembebasan lahan, perlu juga pelibatan tokoh masyarakat (tomas) setempat maupun tokoh agama (toga).
"Tomas-toga tokoh masyarakat-tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini sering kali tidak dilihat oleh pemerintah seolah hanya bisa dilakukan lewat pintu depan," pungkasnya.
Kata Anies Baswedan Soal Rempang
Sementara itu bakal Capres Anies Baswedan menilai prinsip keadilan harus digunakan dalam berbagai hal, termasuk proyek-proyek yang akan dikerjakan.