"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Sejumlah partai politik juga menyebut itu adalah hal yang wajar. 

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki banyak instrumen untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Instrumen-instrumen negara itu termausk lembaga-lembaga intelijen. 

"Tentu yang namanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan." 

"Baik itu ada BIN ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain," kata Masinton, dikutip dari tayangan YouTube KompasTV (17/9/2023). 

Sehingga, baginya adalah hal yang wajar jika seorang Presiden mengetahui mengenai informasi instansi atau kendaraan politik di bawahnya. 

"Ya tentu seluruh informasi kan disampaikan ke Presiden, ya tentu logis kalau presiden pasti tahu," ujarnya. 

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga menganggap hal itu wajar, sebab ia mengakui jika semua sudah dipahami berdasarkan data. 

Ia menegaskan 'sudah paham' dalam hal ini adalah soal masa depan. 

"Ya semua sudah berdasarkan data semua sudah paham."

"Paham masa depan, saya selalu bicara masa depan," ujar Airlangga di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (16/9/2023).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga sependapat yakni berbicara mengenai masa depan terkhusus bagi Koalisi Indonesia Maju.

"Itu masa depan bersama kita," ucapnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti)