TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan soal pernyataannya yang menyebut sudah memegang data intelijen terkait arah partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024.

Jokowi menuturkan, secara rutin mendapatkan laporan mengenai dinamika politik, kemananan hingga keadaan sosial. 

Ia pun menegaskan, data yang diterima tak hanya soal arah parpol, tapi juga terkait keamanan bahkan kondisi ekonomi di Indonesia. 

"Ya saya itu secara rutin mendapat laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, dengan ekonomi, dan sosial selalu mendapatkan informasi itu," kata Jokowi usai meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023) dikutip dari youTube KompasTV. 

Menurut Jokowi, informasi dan data itu ia peroleh dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), maupun kepolisian. 

"Baik dari intelijen di BIN di BAIS mengenai keamanan, di kepolisian atau dari aliran dana dari PPATK," ujarnya. 

Baca juga: Mahfud MD Anggap Wajar Presiden Jokowi Punya Data Arah Parpol dari Intelijen: Menteri Aja Punya

Jokowi pun menyebut bahwa data dan laporan yang diterimanya adalah makanan sehari-hari baginya sebagai seorang Presiden. 

"Semuannya saya dapat, itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, pagi-pagi itu saya sarapannya angka, data dan laporan seperti itu," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh para partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu." 

"Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun TNI.