Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya saat ini sedang fokus membahas isu mengenai kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Hasto saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan' di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Hasto menegaskan PDIP tak mau terlalu fokus pada aspek kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres).

"Di tengah kontestasi politik kekuasaan yang seringkali hanya fokus pada aspek figur, kita mencoba untuk di dalam persiapan Rakernas yang ke-IV dengan tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat' menyampaikan satu kekuatan politik yang memberikan gagasan di dalam mencari solusi atas persoalan rakyat," kata Hasto di lokasi.

Baca juga: Sekjen PDIP Tak Khawatir Koalisi Gemuk Prabowo di Pilpres 2024, Ungkit soal Kelincahan

Dia menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi agar Indonesia menjadi bangsa yang berdikari.

"Sekaligus peretas tatanan masa depan dengan menggunakan fundamen tentang pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi agar kita bisa menjadi bangsa yang berdikari khususnya dalam bidang pangan, energi, keuangan dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, Hasto menerangkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian terhadap infrastruktur pangan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

"Juga politik pangan terkait dengan tata ruang, terkait dengan insentif bagi yang mampu melakukan suatu temuan-temuan baru di dalam meningkatkan produksi kita terutama kebijakan impor," ucapnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyinggung mengenai ketergantungan Indonesia terhadap gandum.

"Ini harus dicari sebagai sebuah target dalam menyusun road mapp terhadap konfigurasi kebutuhan pangan nasional kita. Mana yang betul-betul kita siap berdikari, mana yang secara bertahap, kemudian kita mampu mencari suatu substitusinya," ungkap Hasto.

Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2001-2004 Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan kesimpulan dari diskusi tersebut adalah 70 persen faktor penentu kedaulatan pangan ada pada aspek kebijakan politik ekonominya.

"Hanya 30 persen yg terkait dengan teknologi bagi on farm atau off farm. Kedua adalah bahwa PDIP melalui saran narsum akan memastikan bahwa kebijakan impor itu akan ditekan dan mengutamakan produksi dalam negeri," tuturnya.

Kemudian, Rokhmin menuturkan subsidi menyejahterahkan petani itu pada output dan tidak input.

"Dengan demikian petani sejahtera, konsumen happy dan ekonomi nasional berbasis pangan akan tumbuh kembang," ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini berharap melalui diskusi ini PDIP akan menjalin komunikasi strategis dengan kelompok peneliti perguruan tinggi, kelompok industri.

"Dan juga pemerintah sehingga triplehelix ini akan menguat dan menciptakan kedaulatan pangan," imbuhnya.