TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritikan pedas atau dukungan terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) masih menjadi perbincangan hangat.

Gugatan itu disebut-sebut untuk memberi jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Isu pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo ini dinilai sebagai gejala politik dinasti.

Menanggapi hal tersebut, ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu geram dengan upaya Jokowi membangun dinasti politik.

Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli lewat status twitternya @RamliRizal pada Rabu (11/11/2023).

Dalam postingannya, dirinya mengungkapkan banyak pendukung Jokowi yang kini merasa kecewa.

Mereka yang fanatik terhadap Jokowi katanya kecewa dengan upaya Jokowi yang kini membangun kerajaan bisnis dan politik yang melibatkan kedua putra dan menantunya.

Diketahui, menantu Jokowi, Bobby Nasution didukung hingga menjabat sebagai Wali Kota Medan dan Putra Bungsunya, Kaesang Pangarep pun kini ikut berpolitik dan langsung menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terakhir, putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo disodorkan maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Gibran didorong ikut Pilpres lewat gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia Capres-Cawapres.

Gugatan tersebut diyakini Rizal Ramli akan menjadi jalan Gibran maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

"Banyak teman2 Jokower fanatik, termasuk dari kalangan bisnis, yg kecewa berat dgn Jokowi karena membangun kerajaan bisnis dan politik dgn cara2 instan!" tulis Rizal Ramli.

"Anak2 mereka wajibkan mulai dari pabrik. Lebih brutal dan vulgar dari Orba," jelasnya.

"Kok nasib rakyat dan bangsa dipermainkan dgn anak2 bawang tidak berkwalitas, KKN pulak!" tegasnya.

Dalam postingan selanjutnya, Dr Rizal Ramli menyoroti gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia Capres-Cawapres.

Terdapat dua gugatan yang disorotinya, yakni perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun.

Selanjutnya, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda, yang meminta 'pengalaman sebagai penyelenggara negara' dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

Sehingga Capres-Cawapres yang belum genap berusia 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai Bupati, Wali Kota dan Gubenur dapat maju sebagai Capres-Cawapres.

Terkait hal tersebut, Rizal Ramli menilai MK akan menolak gugatan dari PSI yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun.

Namun, MK diyakininya akan mengabulkan gugatan Partai Garuda yang meminta 'pengalaman sebagai penyelenggara negara' dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

Baca juga: Komentar Miring hingga Kritik Pedas Gibran Jadi Calon Kuat Cawapres Prabowo, Singkirkan Nama Besar

Sehingga Gibran yang kini berusia 35 tahun tetap dapat ikut Pilpres 2024 lantaran pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yg akan memutuskan boleh jadi Capres/Wapres, tidak ubah batas umur, asalkan pernah jadi Bupati/Gubernur," tulis Rizal Ramli lewat status twitternya @RamliRizal pada Rabu (11/11/2023).

"Memalukan ini MK menjadi 'Mahkamah Keluarga' membangun dinasti kerajaan Jokowi - disgusting (menjijikan)," tambahnya.

Apabila prediksinya terjadi dan kemudian Jokowi kalah dalam Pemilu 2024, dirinya meminta rakyat untuk bersama membubarkan MK yang nepotisme dan abal-abal.

Pernyataannya itu merujuk Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi.

"Jokowi jatuh kita bubarkan MK nepotisme dan abal2 ini!" tegasnya.

Berbeda dengan Rizal Ramli, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai sosok Gibran paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legacy atau warisan Jokowi.

Adapun ide rekonsiliasi dan ide legacy diakui Fahri menjadi salah satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Nah kita lagi memerlukan orang yang tadi tuh melengkapi itu. Dan memang dari semua calon yang ada ini, kalau aturannya mengizinkan, Gibran memang yang paling pas untuk momen ini," kata Fahri dalam program Gaspol! Kompas.com yang dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Jumat (13/10/2023).

Ditanya lebih jauh tentang sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga dianggap bisa mewakili legacy Jokowi karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran.

Bukan tanpa sebab, ia mengklaim bahwa sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Jokowi saat ini.

"Mohon maaf ya, yang merepresentasikan seluruh gagasan tentang rekonsiliasi dan legacy, ya pewarisan ya memang cuma Gibran," ujar Fahri.

"Yang istilahnya secara kuat mewakili itu. Ya mewakili simbol Pak Jokowi, mewakili juga keinginan kita untuk ke depan itu perlu ada generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik," katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini lantas mengingat bahwa secara tradisi mengenai wakil presiden memang terkesan simbolik.

Dirinya mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Wapres Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu.

"Enggak usah debat lah. Pencalonan Pak JK kan sama, simbolik juga. Tokoh NU. Pak Ma'ruf Amin sama," kata Fahri.

Namun, Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda serta bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Jokowi di masa mendatang.

Respons Jokowi

Presiden Jokowi memilih untuk menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri. 

"Serahkan masyarakat saja," ujar Jokowi di Indramayu, Jawa Barat,  Jumat (13/10/2023). 

Jokowi mengaku hingga saat ini tak berkomunikasi dengan Gibran soal tawaran jadi cawapres Prabowo. 

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa bulan tak bertemu dengan Wali Kota Solo itu.

"Beberapa bulan enggak pernah ketemu," tuturnya.

Untuk diketahui isu, Gibran menjadi bacawapres muncul seiring dengan uji batas usia capres cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam aturan tersebut diatur bahwa batas usia capres-cawapres adalah minimal 40 tahun.

Sementara usia Gibran saat ini baru menginjak 36 tahun.

MK sendiri akan memutus perkara batas usia capres dan cawapres, pada Senin, 16 Oktober 2023 mendatang.

Gibran Disebut Sosok Paling Kuat jadi Cawapres Prabowo

Gibran Rakabuming Raka digadang menjadi sosok cawapres paling potensial untuk mendampingi Prabowo. 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengutarakan, nama Gibran termasuk salah satu opsi penting dalam pembahasan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Hal itu didasari karena kata Fadli Zon, nama Gibran kerap diusulkan beberapa pihak di koalisi termasuk juga organisasi lainnya.

"Termasuk Mas Gibran, ini juga opsi yang paling penting gitu, yang sudah jadi aspirasi juga di dalam koalisi ada juga yang lain-lain," kata Fadli Zon, Selasa (10/10/2023).

Fadli Zon mengatakan, saat ini KIM masih menunggu putusan MK terkait gugatan batas usia capres-cawapres.

Menurutnya, gugatan itu menjadi suatu hal yang paling menentukan bagi KIM dalam menentukan siapa cawapres untuk Prabowo Subianto.

"Kalau hal itu (putusan MK) saya kira merupakan bagian dari pembicaraan juga gitu, karena itu juga sangat menentukan gitu ya ada opsi-opsi tentu," katanya.

Sebagai informasi, hingga kini Prabowo belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ada tiga nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Hanya saja, pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia.

Sebab, sesuai aturan, usia mininum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, untuk diketahui, aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu, MK akan bacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023. (WartaKota/Kompas.com/TribunJakabr)