TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi memberikan tanggapannya soal Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto yang resmi bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Presiden Jokowi mengatakan ia telah mengizinkan Andi Widjajanto bergabung dengan TPN Ganjar Pranowo.

"Sudah kita izinkan," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (13/10/2023).

Namun terkait aturannya nanti Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno.

Termasuk soal aturan apakah Andi Widjajanto harus mundur atau hanya perlu cuti dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhannas usai bergabung dengan TPN Ganjar.

Jokowi menyebut itu semua akan diatur oleh Mensesneg, tapi yang jelas Andi Widjajanto telah mendapat izin darinya.

Baca juga: Profil Andi Widjajanto, Gubernur Lemhannas yang Gabung TPN Ganjar, Jadi Deputi Politik 5.0

"Hanya aturannya seperti apa nanti Pak Mensesneg (yang mengurus). Apakah harus cuti, apakah harus mundur, nanti Mensesneg teknisnya," imbuh Presiden Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto resmi bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Presiden.

Andi pun memastikan bahwa keterlibatannya dalam pemenangan Ganjar saat masa kampanye nantinya sudah sesuai aturan.

Hal itu Andi Widjajanto saat konferensi pers usia mengikuti rapat mingguan bersama Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar dan TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Hadiri Rapat TPN Ganjar, Andi Widjajanto: Saya Merah Ikut Arah PDIP

"Saya akan pastikan bahwa pelibatan saya di TPN nanti pada saat kampanye dimulai disesuaikan dengan aturan yang ada," kata Andi Widjajanto.

Andi juga akan melakukan diskusi dengan Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) Pratikno terkait posisinya sebagai Deputi Politik 5.0 di TPN Ganjar Presiden.

Tentu, dia menyebut bahwa keterlibatannya di TPN GP sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini akan didiskusikan dengan Mensesneg untuk betul-betul memastikan bahwa pelibatan saya di TPN sesuai dengan apa yang dalam peraturan perundang undangan," kata dia.

Baca juga: Andi Widjajanto Pertimbangkan Gabung TPN Ganjar Presiden

Lebih lanjut, Andi juga memastikan dan menjamin bahwa Lembaga yang dipimpinnya akan sepenuhnya netral dan tidak berpolitik praktis dalam proses Pemilu 2024.

"Itu sudah saya tekankan berkali-kali berulang ulang pada teman-teman di Lemhanas," ungkap Andi.

Dia pun menjelaskan, berkaitan dengan posisinya sebagai Deputi Politik 5.0, dirinya akan memastikan bahwa sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam UU Lemhanas.

"Lemhanas adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang pejabat gubernurnya boleh melakukan atau terlibat dalam tim kampanye dengan aturan aturan yang ada," jelas dia.

Baca juga: Ikut Rapat Bareng Ketua Umum Parpol, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar Presiden?

PDIP Pastikan Lemhanas Tetap Netral

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tetap netral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu terkait bergabungnya Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Presiden.

"Mas Andi tetap akan menjaga dan memastikan bahwa Lemhanas tetap netral, itu yang paling penting," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Hasto juga memastikan jika Andi Widjajanto sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait gabung ke TPN.

"Ya pasti (sudah komunikasi ke Presiden Jokowi)," ungkapnya.

Baca juga: PDIP Pastikan Andi Widjajanto Sudah Konsultasi ke Jokowi Soal Gabung TPN Ganjar Presiden

Dia mengatakan mulanya pihaknya mengundang Andi Widjajanto dalam rapat TPN Ganjar hanya sebagai narasumber.

Namun, dia menyebut jika dalam perjalanannya ternyata ada kesamaan dengan Andi Widjajanto.

"Kemudian proses emosional bounding dan kesinambungan dengan Presiden Jokowi, maka akhirnya ya sama-sama bertemu," ujar Hasto.

Hasto menuturkan Andi Widjajanto pun kini mengisi posisi Deputi Politik 5.0 di TPN Ganjar Presiden.

"Ini merupakan hal yang sangat strategis, sehingga tidak mungkin hal tersebut tanpa dikonsultasikan dengan bapak Presiden Jokowi," ucapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.