Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menekankan pentingnya norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara, khususnya bagi seorang calon presiden (capres).

"Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat," kata Said kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Karenanya, Said menegaskan capres harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan.

"Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan," ujarnya.

Dia lalu mencotohkan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tak memaksakan anaknya untuk mendapat karpet merah.

"Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu," ucap Said.

"Ia menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat," sambung Said.

Said menjelaskan PDIP tetap teguh untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi di tengah dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU RI.

"Sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi," tuturnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menegaskan capres harus memiliki kematangan dalam kepemimpinan.

"Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggungjawab, sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional," ungkap Said.

Sehingga, kata Said, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 karena kepemimpinannya sudah teruji.

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden," tegasnya.