TRIBUNNEWS.COM - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju di Pilpres 2024.

Anggota tim TPN Ganjar sekaligus kader PDIP, Cyril Raoul Hakim mengungkapkan MK hanya memiliki tugas untuk menilai apakah sebuah Undang-undang telah sesuai dengan konstitusi.

Sehingga, kata Hakim, jika MK memutuskan isi baru dalam suatu pasal, maka itu telah melampaui wewenang.

"Kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah Undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak."

"Dengan itu ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji yakni ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi, dalam hemat kami, telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara," katanya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar, Jakarta pada Senin (16/10/2023) dikutip dari YouTube Kompas.com.

Hakim juga mengatakan putusan MK tersebut tidak memiliki fungsi legislasi meski bersifat final dan mengikat.

Baca juga: Pendirian MK Berubah Cepat, Saldi Isra: Sejak Jadi Hakim Baru Kali Ini Mengalami Peristiwa Aneh

Sehingga, menurutnya, putusan tersebut otomatis tidak bisa menjadi hukum tetap.

"DPR dan pemerintah bersama harus merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," tuturnya.

Hakim mengatakan, sebelum UU Pemilu diubah, siapapun kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun tidak boleh mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.

Selanjutnya, berdasarkan landasan sebelumnya, Hakim juga mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tidak bisa mengubah PKPU sesuai dengan putusan MK sebelum DPR melakukan revisi.

MK Kabulkan Gugatan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Jadi Capres-Cawapres

Sebelumnya MK mengabulkan sebagian gugatan terkait batas usia capres-cawapres yang dilayangkan oleh mahasiswa UNS, Almas Tsaqibbirru RE A.

Pada gugatannya, Almas berharap agar kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

Dia juga meminta berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa jadi capres.