TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Majunya putra sulung Jokowi menjadi Cawapres Prabowo menjadi polemik, pasalnya PDIP yang merupakan partai bernaungnya Presiden Jokowi sudah menetapkan mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres.

Banyak pihak menganggap langkah Gibran menjadi representasi dari sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 ini.

Tak hanya soal Gibran, langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran seakan memperlebar keretakan hubungan Jokowi dan PDIP.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu pun mengungkap akar persoalan Jokowi dan PDIP.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Baca juga: Adian Napitupulu Ajak Relawan Jalankan Strategi Kampanye Door to Door Menangkan Ganjar Pilpres 2024

Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.

Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024.

Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucapnya.

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," sambung Adian.

Karenanya, aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli ketika Presiden Jokowi dan keluarganya berpaling.

Adian menuturkan saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” katanya.

Namun, pernyataan Adian tersebut dibantah Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan membantah kabar Jokowi meminta memperpanjang jabatannya menjadi presiden tiga periode ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan 3 periode," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Puan mengatakan sesuai amanat konstitusi seorang presiden hanya bisa menjabat dua periode atau 10 tahun.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali," ujarnya.

Sehingga, Ketua DPR RI ini menegaskan seorang presiden tidak bisa menjabat lebih dari sepuluh tahun.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan, itu mekanismenya darimana, kemudian seperti apa," ucap Puan.

Terpisah, Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini pun angkat bicara terkait pernyataan Adian Napitupulu.

Faldo Maldini mengatakan pernyataan Adian tersebut bisa menjadi fitnah apabila tidak disertai bukti.

"Kami sayang Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti, bisa jadi fitnah," kata Faldo.

Menurut Faldo dalam sebuah hubungan berbeda pandangan merupakan hal biasa.

Faldo yakin Adian juga pernah berbeda pandangan dengan pimpinan partainya.

"Itu biasa. Saya kira Bang Adian bukan orang yang nunduk-nunduk kalau hati dan pikirannya tidak sama dengan apa yang terjadi," katanya.

Menurut Faldo perbedaan pandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi bukan merupakan alasan untuk terpecah.

Kedua orang tersebut merupakan negarawan yang memiliki kesabaran revolusioner.

"Sekarang, Pak Jokowi tentu masih hormat kepada Bu Mega. Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus," katanya. (Tribunnews.com/ Fersianus Waku/ Taufik Ismail)