TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Majunya putra sulung Jokowi menjadi Cawapres Prabowo menjadi polemik, pasalnya PDIP yang merupakan partai bernaungnya Presiden Jokowi sudah menetapkan mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres.

Banyak pihak menganggap langkah Gibran menjadi representasi dari sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 ini.

Tak hanya soal Gibran, langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran seakan memperlebar keretakan hubungan Jokowi dan PDIP.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu pun mengungkap akar persoalan Jokowi dan PDIP.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Baca juga: Adian Napitupulu Ajak Relawan Jalankan Strategi Kampanye Door to Door Menangkan Ganjar Pilpres 2024

Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.

Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024.

Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucapnya.

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," sambung Adian.