Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi," jelasnya.

"Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tutur Panel.

Puan Sudah Beri Klarifikasi

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, telah membantah rumor soal Presiden Jokowi disebut pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.

Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal itu, terlebih kepada Megawati Soekarnoputri.

"Oh enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (25/10/2023) dikutip dari Kompas TV.

Puan pun hanya bisa menyampaikan, PDIP tegak lurus pada aturan konstitusi negara, yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Diungkap oleh Adian

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi. 

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali. (tribun network/thf/Tribunnews.com)