Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar memastikan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh jajaran koalisi terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya menegaskan, Jokowi juga tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk memperpanjang atau menambah periodesasi Presiden menjadi 3 periode," kata Suryawijaya kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi.

"Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi, yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya.

Baca juga: Puan dan Hasto Beda Pandangan soal Isu 3 Periode, Bahlil pun Memberikan Tanggapan

Di siai lain, Suryawijaya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasalnya, katanya, yang paling penting adalah, dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024, diharapkan para elit untuk menjaga kondusifitas keadaan supaya tidak memperkeruh suasana.

"Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi dan mau dibawa kemana Indonesia kedepan," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Baca juga: Soal Isu Penundaan Pemilu hingga Presiden 3 Periode, Bahlil Lahadalia Akui Isu itu Berasal Darinya

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

Baca juga: Bahlil Pasang Badan Buat Pak Lurah Soal Presiden 3 Periode: Isu Penundaan Pemilu itu Salah Saya

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.