TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada momen menarik ketika calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri acara inovasi anak muda, bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan (GPMMD) di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Hal itu terjadi ketika komedian Cak Lontong yang juga sebagai panelis ikut memeriahkan suasana.

Saat itu, Cak Lontong menyebut kacamata yang digunakan Mahfud MD sangat seperti anak muda.

 
"Pak Mahfud kacamatanya sudah muda banget itu modelnya, lihat. Itu ya kan," ungkap Cak Lontong sambil tertawa.

Lantas Ganjar Pranowo tiba-tiba meminjam kacamata yang digunakan Mahfud.

Ini kalau saya pinjam kira-kira bagaimana kacamatanya? Boleh pinjam nggak Pak?" tanya Ganjar.

"Boleh," sahut Mahfud.

Momen tersebut sontak membuat penonton bersorak-sorai, terlebih tatkala Ganjar memberikan pose senyumnya ke arah kamera.

Cak Lontong menilai, Ganjar sangat keren apabila menggunakan kacamata tersebut. "Keren Pak," timpal Cak Lontong.

Ganjar pun memakai kacamata yang digunakan Mahfud tersebut sambil berpose. "Saya pakai kacamata Pak Mahfud," ucap Ganjar.

Ganjar jawab soal petugas partai

Dalam kesempatan berbeda, Ganjar menyatakan, ia bukanlah siapa-siapa dan tidak dapat membuat keputusan penting apabila tidak ditugaskan oleh partai untuk mengisi sejumlah posisi politik.

Hal ini disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan mengenai tudingan bahwa ia hanya petugas partai yang bisa diatur-atur dalam acara deklarasi Relawan Damai Sejahtera di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/10/2023) sore.

"Kalau saya tidak mendapatkan penugasan, kalau saya tidak mendapatkan tanda tangan, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa mengambil keputusan penting," kata Ganjar dikutip dari Kompas.com, kemarin.

Politikus PDI-P itu mencontohkan, ketika ditugaskan sebagai anggota DPR, ia dapat terlibat membahas beragam undang-undang (UU), seperti UU Kewarganegaraan, UU Partai Politik, UU Desa, dan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ganjar menuturkan, dengan UU Partai Politik, ia bisa mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, sedangkan UU Desa memberikan anggaran dengan jumlah besar bagi desa.

Ia menyebutkan, penugasan dari partai untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah juga membuatnya dapat berupaya menghilangkan korupsi di provinsi tersebut.

"Gara-gara saya ditugaskan menjadi gubernur, saya bisa membuat 18 sekolahan hanya untuk orang miskin dan mereka full kita cover dan saya juga terharu selama 3 tahun kami mendidik mereka, pada tahun keempat dia sudah bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga si miskin itu," ujar Ganjar.

Baca juga: Soal Tudingan Rangkap Jabatan Mahfud MD, Ini Kata Sekjen PDIP

Lagipula, kata dia, konstitusi juga mengamanatkan bahwa harus ada penugasan dari partai politik sebagai salah satu syarat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.