Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai tidak berdasar pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bilang ada ketua umum parpol mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Demokrat, menurut Kamhar, tidak pernah merasa tersandera dalam penentuan capres dan cawapres yang didukung di Pilpres 2024.

"Ini pernyataan yang tak berdasar. Partai Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom apalagi tersandera dalam penentuan Capres dan Cawapres. Jangan-jangan partainya Bung Hasto yang tersandera," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Ia menjelaskan bahwa partainya menerima Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres karena nama itulah yang diputuskan Prabowo Subianto selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Partai Demokrat bisa menerima Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo karena Mas Gibran lah yang diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai pendampingnya," katanya,

Baca juga: Hasto Ungkap Kesedihan PDIP: Kami Berikan Privilege Besar ke Jokowi dan keluarga, Namun Ditinggalkan

Lebih lanjut, Kamhar menambahkan pihaknya juga taat azas mengenai penentuan cawapres dari KIM.

Menurutnya, pihaknya menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Prabowo.

"Demokrat taat azas, sejak semula saat mengusung Pak Prabowo dan menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kami menyerahkan sepenuhnya terkait Bacawapres kepada Pak Prabowo," pungkasnya.

Penjelasan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada ketua partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Hal ini terkait pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Sebab, Gibran akhirnya lolos maju menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasto menyebut PDIP percaya bahwa Indonesia negeri di mana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya dikutip pada Senin (30/10/2023).

Menurutnya, langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan bentuk pembangkangan.

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar Hasto.

Hasto juga menyebut ada ketua umum parpol yang menceritakan kepadanya jika kartu truf-nya dipegang.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," ucapnya.

Selain itu, dia menuturkan ada juga yang bercerita mengenai kerasnya tekanan kekuasaan.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan saat ini PDIP sedang dalam suasana sedih, luka hati dan berpasrah kepada Tuhan.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," tuturnya.

Sebab, dia menyebut PDIP sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," jelas Hasto.

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya.