Megawati Keras Terhadap Kader PDIP yang Main Dua Kaki, Tapi Mengapa Gibran Belum Dipecat?
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan pihaknya menunggu Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.
Editor: Muhammad Zulfikar
"Ketika Bu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan capres dan cawapres, seluruh anggota partai termasuk Mas Gibran wajib hukumnya untuk mematuhi mendukung dan menyukseskan keputusan Ibu Megawati."
"Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023) dikutip dari Kompas TV.
Sejalan dengan hal itu, lanjut Basarah, rakyat paham Gibran sengaja ingin keluar dari keanggotaan PDIP.
"Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai cawapres, secara etika politik, PDIP bahkan rakyat pun telah menilai bahwa ia sengaja ingin keluar dari PDIP," jelas Basarah.
Baca juga: Sekjen PDIP: Proses Pencalonan Gibran Pembangkangan Politik terhadap Konstitusi
Disanksi Secara Tertutup
Sependapat Basarah, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut bahwa Gibran sudah tidak lagi jadi kader PDIP.
Hal itu diungkapkan Masinton karena Gibran telah membelot dari arahan PDIP yang telah mengusung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"PDIP itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD ART) jelas."
"Kalau sudah partai memutuskan keputusan kader yang tidak ikut keputusan itu otomatis dia tidak lagi bagian dari PDI Perjuangan," kata Masinton di Jakarta Selatan, Minggu (29/10/2023).
Lebih lanjut, kata Masinton, para kader-kadernya yang melanggar aturan partai pun juga telah diatur di dalam AD ART PDIP.
"Ada dalam AD ART PDI Perjuangan mengatur mengatur sanksi dan maksimum sanksi."
"Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan dipublikasikan," sambung Masinton.
Masinton menjelaskan Gibran akan disanksi secara tertutup.
"Iya (Tertutup)," jelas Masinton.
Adapun saat ini Gibran statusnya sudah terhapus dari kader PDIP.