TRIBUNNEWS.COM, GIANYAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho, bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan tersebut ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Dalam rekaman video yang disebar, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan sebenarnya tidak ada pencopotan baliho dan spanduk.

Baca juga: Satpol PP Turunkan Baliho dan Spanduk Partai Politik Saat Kedatangan Presiden Jokowi di Gianyar Bali

“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa.

Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai dengan mendekati tempat acara.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Steril saat kunjungan Presiden

Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan sudah ada kesepakatan dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu (29/10/2023).

Kesepakatan tersebut adalah lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi.

Termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI.

Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.

Juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga.

Namun, Dewa Made Indra dikatakan menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara.

Baca juga: Dikritik Karena Baliho Kaesang Mulai Bertebaran di Medan, Begini Sikap Wali Kota Bobby Nasution

“Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses. Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter. Maka Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP,” jelas Dewa Indra melalui keterangan tertulis yang diterima dari Kasatpol PP Bali.

Penjelasan Pangdam IX/Udayana

Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera parpol dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.

“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.

Baca juga: Spanduk Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane Muncul di Solo, Begini Tanggapan Ketua DPC FX Rudy

Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menanggapi perihal baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut.

Kombes Jansen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih.

Kata dia, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya milik partai tertentu.

"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu. Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan, khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," ujarnya berdasarkan siaran pers yang diterima Tribun Bali di Polres Gianyar.

Ia mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih.

"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi Kunjungan Kerja Presiden RI," ujarnya.

PDIP Bali protes

Menanggapi hal tersebut, kader PDIP Bali yang juga anggota DPRD Bali Tjokorda Gede Agung mempertanyakan momentum penurunan baliho itu.

Baca juga: Jelang Putusan Batas Usia Cawapres, Muncul Spanduk yang Sindir MK

“Mengapa baru sekarang? Kita bicara objektif saja. Tiang (saya) tidak mau berkomentar terlalu banyak. Silakan masyarakat yang menilai,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Selasa.

Dia menyayangkan tindakan tersebut. Tjok Agung menilai, perlu adanya pemberitahuan atau komunikasi terkait penurunan baliho ini.

Selebihnya, Tjok Agung membiarkan masyarakat menilai kondisi dinamika politik yang kini tengah terjadi.

“Tiang tidak mengatasnamakan DPD (PDIP Bali) tiang (saya) selaku pribadi, silakan masyarakat yang menilai. Harusnya ada pemberitahuan,” imbuhnya.

Menanggapi soal penurunan baliho, DPW PSI juga ikut angkat bicara. Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, penurunan baliho itu tak terjadi kepada baliho Ganjar-Mahfud saja, namun sejumlah baliho yang dipasang oleh DPW PSI Bali juga diturunkan. Diduga, penurunan baliho PSI itu dilakukan Satpol PP Bali.

Tak hanya baliho PSI secara umum, baliho milik Adi juga banyak yang ditertibkan oleh Satpol PP.

Adi mengaku keberatan dengan adanya pencabutan baliho itu.

Sebab, dalam baliho yang dipasangnya itu dinilai tak mengandung unsur kampanye. (weg/mah/sar)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Jokowi Datang, Alat Peraga Kampanye di Sukawati Diturunkan, Pj Gubernur Bali: Baliho Cuma Digeser