TRIBUNNEWS.COM, GIANYAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho, bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan tersebut ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Dalam rekaman video yang disebar, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan sebenarnya tidak ada pencopotan baliho dan spanduk.

Baca juga: Satpol PP Turunkan Baliho dan Spanduk Partai Politik Saat Kedatangan Presiden Jokowi di Gianyar Bali

“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa.

Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai dengan mendekati tempat acara.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Steril saat kunjungan Presiden

Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan sudah ada kesepakatan dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu (29/10/2023).

Kesepakatan tersebut adalah lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi.

Termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI.

Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.

Juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga.

Namun, Dewa Made Indra dikatakan menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara.

Baca juga: Dikritik Karena Baliho Kaesang Mulai Bertebaran di Medan, Begini Sikap Wali Kota Bobby Nasution

“Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses. Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter. Maka Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP,” jelas Dewa Indra melalui keterangan tertulis yang diterima dari Kasatpol PP Bali.

Penjelasan Pangdam IX/Udayana