Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera parpol dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.

“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.

Baca juga: Spanduk Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane Muncul di Solo, Begini Tanggapan Ketua DPC FX Rudy

Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menanggapi perihal baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut.

Kombes Jansen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih.

Kata dia, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya milik partai tertentu.

"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu. Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan, khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," ujarnya berdasarkan siaran pers yang diterima Tribun Bali di Polres Gianyar.

Ia mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih.

"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi Kunjungan Kerja Presiden RI," ujarnya.

PDIP Bali protes

Menanggapi hal tersebut, kader PDIP Bali yang juga anggota DPRD Bali Tjokorda Gede Agung mempertanyakan momentum penurunan baliho itu.

Baca juga: Jelang Putusan Batas Usia Cawapres, Muncul Spanduk yang Sindir MK

“Mengapa baru sekarang? Kita bicara objektif saja. Tiang (saya) tidak mau berkomentar terlalu banyak. Silakan masyarakat yang menilai,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Selasa.

Dia menyayangkan tindakan tersebut. Tjok Agung menilai, perlu adanya pemberitahuan atau komunikasi terkait penurunan baliho ini.

Selebihnya, Tjok Agung membiarkan masyarakat menilai kondisi dinamika politik yang kini tengah terjadi.

“Tiang tidak mengatasnamakan DPD (PDIP Bali) tiang (saya) selaku pribadi, silakan masyarakat yang menilai. Harusnya ada pemberitahuan,” imbuhnya.

Menanggapi soal penurunan baliho, DPW PSI juga ikut angkat bicara. Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, penurunan baliho itu tak terjadi kepada baliho Ganjar-Mahfud saja, namun sejumlah baliho yang dipasang oleh DPW PSI Bali juga diturunkan. Diduga, penurunan baliho PSI itu dilakukan Satpol PP Bali.