TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah 40 tahun.

Pengajuan hak angket itu disampaikan Masinton melalui interupsi saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Menurutnya, putusan MK terkait usia capres-cawapres itu sebagai tirani konstitusi.

"Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi, putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak," kata Masinton, Selasa (31/10/2023).

Oleh sebab itu, Masinton mengajukan hak konstitusional mengajukan hak angket terkait putusan MK.

"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket lembaga Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Baca juga: Beragam Reaksi Sikapi Hak Angket MK, Diusulkan PDIP, Didukung Ketua MKMK Hingga Ditolak Gerindra

Lantas, apa itu hak angket dalam DPR?

Hak Angket DPR

DPR memiliki hak terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, yakni hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Dikutip dari laman DPR, hak angket adalah hak bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak bagi masyarakat.

Undang-undang/kebijakan pemerintah itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan hak angket, syaratnya paling tidak diusulkan minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Selain itu, pengusulan hak anget juga harus menyertakan dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Diketahui, usulan bisa menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.