Demokrat Respons Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat Soal Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Demokrat merespons tidak adanya upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu, dalam visi misi Prabowo-Gibran.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat turut merespons tidak adanya upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu, dalam visi misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menyikapi hal itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, kalau seluruh visi misi yang sudah disampaikan Prabowo-Gibran adalah hal yang penting.
"Mohon dipahami sesuatunya penting, semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang baru yang ini harus juga diangkat menjadi hal yang penting dengan tetap melanjutkan hal-hal penting yang sudah berjalan saat ini," kata Herman kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Kata Herman, sejatinya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sudah diupayakan sejak masa kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Golkar Yakin Ridwan Kamil Bakal Gabung Tim Kampanye Prabowo-Gibran: Sejauh Ini Konsisten
Oleh karenanya, visi misi yang tercantum dalam agenda Prabowo-Gibran sudah sesuai harapan rakyat dan melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya.
"Apa yang ditampilkan dalam visi misi itu memang sesuatu hal yang ini menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini. Itu bukan hanya mencantumkan keinginan capres dan cawapres. Itu adalah keinginan rakyat," kata dia.
Dengan begitu menurut Herman, visi misi yang digadang oleh Prabowo-Gibran lebih mengakomodasi harapan anak muda.
Sebab kata dia, kalangan anak muda itu lah yang diyakini bisa mendulang suara dari kaum muda.
Baca juga: Emil Dardak Disebut sudah Bujuk Khofifah untuk Jadi Ketua TKN Prabowo-Gibran di Jawa Timur
"Sesuatu yang ini dianggap baru dan menjadi harapan rakyat apalagi ada perhatian khusus terhadap gen z, kaum milenial, ya tentu ini harus menjadi skala prioritas. Karena 54 persen kan (pemilih) anak muda," tukas dia.
Sebelumnya, program penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak ada dalam visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo-Gibran berkomitmen terhadap isu-isu HAM.
"Dari awal Pak Prabowo bicara apa namanya terkait dengan HAM itu jadi komitmen," kata Dahnil saat ditemui di Auditorium Centre for strategic and international Studies (CSIS), Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Menurut Dahnil, dalam delapan Asta Cita Prabowo-Gibran, isu HAM berada pada bagian pertama.
"Bahkan kalau Anda perhatikan di Asta cita itu, itu bagian pertama," ujarnya.
Dia menjelaskan isu HAM akan menjadi roh dari program Prabowo-Gibran.
"Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting, bahkan itu menjadi roh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ucap Dahnil.
Visi-misi pasangan Prabowo-Gibran memang mencantumkan terkait isu HAM. Namun, hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi.
Prabowo-Gibran juga membuat program untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.