Selain itu, Ganjar juga menekankan perlunya meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan ini juga terjadi di negara di Asia.

Menurut Ganjar, pentingnya kerjasama dan perjanjian internasional mengukuhkan posisi Indonesia dalam tata kelola wilayah maritimnya.

"Negara yang besar ini butuh perhatian besar pula, maka kalau kita ingin mengamankan kondisi wilayah maritim kita, itu salah satunya. Lalu menggandakan anggaran untuk pertahanan laut," imbuh Ganjar.

Keempat terkait industrialisasi, Ganjar menyebut perang dagang AS dan Tiongkok telah berdampak pada rantai pasok terganggu, sehingga beberapa komponen jadi mahal dan industri di Indonesia terganggu, pengusaha serta investor menjadi khawatir.

"Di samping itu, kita harapkan Indonesia menjadi HUB-nya untuk manufaktur alternatif. Ini kalau kita bicara kepentingan nasional, kita punya hal hal yang bisa menjadi modalitas kita dengan beberapa negara, apalagi dengan negara yang memang punya relasi dekat dengan komponen industri tertentu atau sumber daya tertentu," papar Ganjar.

Ganjar mencontohkan Indonesia memiliki cadangan pasir kuarsa yang cukup besar. Berdasarkan data ESDM ada 330 juta ton. Lalu ada 21 perusahaan pengolahan pasir silika yang sudah beroperasi.

Baca juga: Ganjar Ingin Kabinet Berbasis KPI, Rakyat Bisa Usul Copot Menteri

"Dan ini bisa melakukan penghematan impor beberapa komponen. Kalau ini bisa kita produksi, maka penciptaan lapangan kerjanya juga harus masuk," ucap Ganjar.

Kelima terkait dengan perlindungan WNI, Ganjar berkomitmen untuk memperkuat kerjasama luar negeri guna melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurut Ganjar, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu memiliki akses melaporkan masalah yang mereka hadapi, sehingga pemerintah dapat segera menangani permasalahan tersebut.

Ganjar menyebut, keberadaan diplomat dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di negara tujuan pekerja migran dianggap kunci dalam merespons masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran.

"Kawan-kawan para diplomat, KBRI kita, saya kira diberikan ruang untuk merespon dan memberikan ruang untuk terbuka, bagaimana warga negara yang ada disana, melaporkan dan kalau ada sesuatu cepat ditangani," tegas Ganjar.