Namun ternyata, MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi.

Anwar Usman kemudian diberikan sanksi yakni diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Putusan MKMK itu, lantas dipuji dan disambut baik oleh Mahfud.

“Bagus. Di luar ekspektasi saya sebenarnya, bahwa MKMK bisa seberani  itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu."

"Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu," kata Mahfud, Rabu (8/11/2023).

Mahfud meyakini, putusan pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya itu lebih baik daripada pemecatan dia.

"Diberhentikan sebagai hakim itu ada bandingnya, tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu enggak bisa naik banding."

"Itu selesai karena naik banding bukan hanya tidak berisiko memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya sudah bagus itu (keputusan Ketua MKMK) Jimly menurut saya," ujar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sudah sah secara hukum.

"Yang jelas kepesertaan mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai," ujar Mahfud, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Bobby Nasution Menantu Jokowi: Prabowo dan Gibran Ada di Hati dan Pikiran Kami

Anies Baswedan dan Cak Imin

Senada dengan yang disampaikan Ganjar, Capres Anies Baswedan menghormati keputusan MKMK.

Menurutnya, MKMK telah melakukan proses yang objektif dan transparan dalam mengambil keputusan.

Hal itu disampaikan Anies usai mengisi acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023), dikutip dari WartaKotalive.com.