Majelis Kehormatan Mahakmah Konstitusi (MKMK) yang menyidangkan laporan masyarakat ini lantas memutuskan, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi hakim. Di antaranya karena tetap menangani dan memutus perkara MK nomor 90 meski ada konflik kepentingan mengingat Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran.

Lantas, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK dan larangan ikut dalam pencalonan pimpinan MK hingga masa keanggotaannya di MK berakhir. 

Menanggapi putusan MKMK itu, Anwar Usman merasa dirinya telah difitnah.  

"Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum," kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Anwar pun menegaskan dirinya tidak mungkin mengorbankan karir yang telah ia rajut selama 40 tahun sebagai hakim baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, hanya demi meloloskan pasangan calon tertentu.

Apalagi putusan tersebut diputus secara kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan hanya dirinya semata sebagai Ketua MK.

Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres 2024 Banyak Dramanya, Pengamat: Serangan Balik terhadap PDIP

Lagipula lanjutnya, penentuan sosok calon presiden atau wakil presiden sepenuhnya ditentukan oleh partai politik dan rakyat dalam hari pencoblosan nanti. 

"Demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan, siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak, sebagai Presiden dan Wakil Presiden," kata Anwar.