Sikap Jokowi dan PDIP dirasa Komarudin mulai berbeda menjelang Pemilu 2024.

"Merasa (berbeda) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir," ucapnya.

Komarudin juga menyinggung soal pengkhianatan.

"Tidak perlu disesali, itu pengkhianatan itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dari zaman ke zaman, dari sejak manusia ada itu selalu ada barang (pengkhianatan) itu," tutur Komarudin.

"Jadi saya kira (perbedaan) tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu," pungkasnya.

4. Jokowi Sutradara Drama Politik

Sementara itu Politisi PDIP lainnya, Deddy Yevri Sitorus mengomentari terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya drama di perpolitikan Indonesia saat memberikan sambutan dalam HUT ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

Deddy sependapat dengan pernyataan Jokowi tersebut.

Namun, dia menyebut bahwa drama politik itu justru disutradarai oleh Jokowi itu sendiri.

"Ya banyak sekali memang drama-drama korea. Dan itu sutradaranya Pak Presiden," katanya dalam program On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Kamis (9/11/2023).

"Kan karena drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden," sambung Deddy.

Deddy pun mencontohkan drama politik yang dianggapnya dilakukan oleh Jokowi seperti perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.

"Kita mulai drama (masa jabatan presiden) dari tiga periode, penundaan Pemilu, drama perpanjangan masa jabatan, lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi, lalu ada grasak-grusuk, ada ojo kesusu. Itu kan drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita," katanya.

"Lalu bagaimana setelah Ganjar ditunjuk oleh PDIP (sebagai capres), dramanya makin kenceng nih. Tiba-tiba Gibran menjadi cawapres, lalu terjadilah keributan Presiden dukung siapa, dan seterusnya," imbuh Deddy.

Dia menilai puncak drama perpolitikan di Indonesia terjadi ketika gugatan batas usia capres-cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo Poerwoto) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com)