Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi, Jubir Anies Singgung Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman
Menurut Surya, intervensi pemilu sulit, tetapi bukannya tidak mungkin dilakukan jika mengingat preseden putusan MK di bawah Anwar Usman tersebut.
Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Surya Tjandra, merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Pemilu sulit diintervensi.
Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut adalah refleksi untuk diri sendiri dan aparat negara dalam Pemilu 2024.
Surya mengingatkan, pemilu bukan hanya pada saat pencoblosan dan penghitungan suara, melainkan juga proses pencalonan.
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengaitkan pernyataan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas umur capres-cawapres yang kontroversial dan berujung pada pemberhentian Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya.
“Masalahnya yang sama-sama kita lihat, dari mulai proses pencalonan saja sudah ternoda dalam soal uji materi batas usia di MK. Majelis Kehormatan MK (MKMK) bahkan memutuskan Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat, dan diberhentikan dari Ketua MK,” terang Surya Tjandra dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).
Menurut Surya, intervensi pemilu sulit, tetapi bukannya tidak mungkin dilakukan jika mengingat preseden putusan MK di bawah Anwar Usman tersebut.
Apalagi, sambungnya, dilakukan oleh aparat dan penguasa yang pasti tahu celah-celahnya.
"Kami tidak mau suuzon, tapi melihat intervensi kemarin, kami jadi harus waspada.” tutup Surya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemilu di Indonesia sangat terbuka. Pemilu bisa diawasi siapa saja termasuk masyarakat dan media. Oleh karenanya Presiden Jokowi membantah bila Pemilu di Indonesia dianggap mudah diintervensi.
"Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Di intervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, (8/11/2023).
Baca juga: Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, Berikut Peta Kekuatan Suara di Sumatera Utara dan Analisisnya
Oleh karena itu, kata Jokowi, jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi Pemilu. Karena kata Presiden di TPS ada saksi dari Partai politik.
"Jadi jangan ada yang mencoba coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mempersiapkan segala sesuatunya secara rinci. DKPP harus turun ke lapangan untuk melihat proses penyelenggaraan Pemilu.
"Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP, lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.