TRIBUNNEWS.COM - Bacapres PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo belakangan ini kerap mengkritik kinerja dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dari soal poros maritim hingga kebijakan food estate.

Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas Sitorus justru menilai kritikan Ganjar bukan sebuah wujud kerenggangan antara Jokowi dan PDIP.

Namun, Fernando melihat hal ini menjadi bukti bahwa Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang anti kritik meski yang dikritik adalah sesama kader PDIP.

"Saya melihat ini sesuatu yang wajar saja, ini bagian yang menunjukkan Pak Ganjar siap untuk menjadi pemimpin yang akan datang."

"Karena bagaimanapun juga, Pak Ganjar juga bahwa beliau itu tidak anti kritik, karena apa? Pada saat sekarang beliau bisa mengkritik, tentunya ketika beliau menjadi pemimpin nanti, siap untuk dikritik oleh siapapun termasuk internalnya," katanya dalam program On Focus di YouTube Tribunnews, dikutip Minggu (12/11/2023).

Fernando pun menilai kritik Ganjar ke Jokowi ini menjadi wujud dirinya bukanlah sosok yang menjilat Presiden demi meraih dukungan dari masyarakat dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Jadi bukan menjadi capres yang siap menjilat presiden yang sekarang hanya untuk sekedar mendapat dukungan, karpet merah demi bisa melenggang ke depan," tuturnya.

Dia pun menilai kritik Ganjar ke kinerja Jokowi bukan hanya sekedar kritik saja tetapi menjadi wujud kesiapan mantan Gubernur Jawa Tengah itu untuk juga memperbaikinya.

"Kita berharap kepada Pak Ganjar, kira-kira apa sih tawaran-tawaran Pak Ganjar untuk memperbaiki kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Pak Jokowi sekarang yang dianggap masih kurang," ujarnya.

Deretan Kritikan Ganjar soal Kinerja Jokowi

Sebelumnya, Ganjar melontarkan beberapa kritik terkait kebijakan Jokowi selama sembilan tahun kepemimpinannya.

Kritik ini disampaikannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (8/11/2023).

Contohnya, Ganjar mengkritik poros maritim dunia pada 2045 untuk Indonesia.

Menurutnya, program tersebut jalan di tempat selama hampir 10 tahun terakhir.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia pun menyebut pembangunan di era pemerintahan Jokowi masih berbasis daratan tanpa diimbangi di sektor laut juga.

Kemudian, Ganjar menyindir BUMN Karya yang bangkrut.

Dia menyebut penyebab kebangkrutan tersebut lantaran tidak adanya penerapan tata kelola manajemen yang baik atau good governance.

Baca juga: TPN Meradang Sejumlah Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot: Tindakan Abuse of Power

Selain itu, seluruh pejabat dan karyawan di BUMN harus memiliki integritas dan anti korupsi agar tidak bangkrut.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible dia lakukan? Saya blak-blakan saja," katanya.

Ganjar pun turut mengkritik program food estate yang menurutnya tidak perlu dilakukan.

Hal tersebut lantaran, menurutnya, sistem pertanian Indonesia sudah baik.

"Kita tidak perlu buat food estate yang gede betul. Kalau mau food estate, kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu," tuturnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024