Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Megawati Buka Suara soal Putusan MK, Sebut Adanya Rekayasa Hukum akibat Praktik Kekuasaan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara terkait putusan batas usia capres-cawapres. Megawati menduga adanya upaya manipulasi hukum.

Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Megawati Buka Suara soal Putusan MK, Sebut Adanya Rekayasa Hukum akibat Praktik Kekuasaan
YouTube PDI Perjuangan
Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat berpidato terkait dinamika politik saat ini yang ditayangkan secara daring, Minggu (12/11/2023). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Megawati menduga adanya upaya manipulasi hukum jelang Pemilu 2024.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucap Megawati, dikutip dari Kompas TV, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Megawati Soal Polemik di MK: Manipulasi Hukum Kembali Terjadi

Megawati menduga, upaya manipulasi hukum itu merupakan akibat dari praktik kekuasaan.

Presiden ke-5 RI itu lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu, 2024 mendatang.

"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," ujar Megawati.

"Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai di mana pun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang, kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah."

Berita Rekomendasi

"Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," imbuhnya.

Menurut Megawati, Pemilu merupakan momentum untuk memilih pemimpin sesuai keinginan masyarakat Indonesia.

Karena itu, ia menilai rekayasa hukum tidak boleh terjadi.

Baca juga: Singgung yang Terjadi di MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tak Boleh Terjadi Lagi

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul dan berdiri di atas kaki sendiri."

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Tangkap Sinyal Kecurangan Pemilu 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato politik menanggapi dinamika politik tanah air saat ini, disiarkan langsung di YouTube PDI-Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato politik menanggapi dinamika politik tanah air saat ini, disiarkan langsung di YouTube PDI-Perjuangan, Minggu (12/11/2023). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Baca juga: Megawati soal Putusan MKMK: Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Dalam kesempatan itu, Megawati menyatakan, mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Megawati mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati dalam pidatonya yang ditayangkan langsung di streaming YouTube, Minggu (12/11/2023).

Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi.

Kata dia, masyarakat jangan takut untuk bersuara dan berpendapat.

"Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," kata dia.

Baca juga: Megawati soal Putusan MKMK: Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Pengawalan terhadap agenda demokrasi itu menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut, guna menghindari terjadinya kesewenang-wenangan.

Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, juga ditegaskan Megawati harus dijalankan tanpa ada kecuali.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi! Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata dia.

"Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi! Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," tukas Megawati.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rizki Sandi Saputra)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas