Singgung yang Terjadi di MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tak Boleh Terjadi Lagi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Tiara Shelavie
Menurut Megawati, MK harus bermanfaat bukan bagi perorangan, melainkan bagi rakyat, bangsa, dan negara
Kemudian, Megawati menyinggung lahirnya era reformasi.
"Apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter," ucap dia.
Megawati berujar dalam kultur otoriter itu lahirlah KKN.
"Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuklah zaman demokrasi," kata ketua umum partai berlambang banteng itu.
Baca juga: Megawati soal Putusan MKMK: Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi
Dia mengklaim proses itu bukan proses yang mudah. Dia turut menyinggung peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga peristiwa penculikan para aktivis yang terjadi sebelum era reformasi.
"Semua hal itu menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi."
Megawati menyebut, lewat reformasi, lahirlah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Megawati bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah
"Karena itulah, dalam situasi seperti ini mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," pinta dia.
Dia ingin pemilu tahun depan menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia.
Baca juga: Sejumlah Menteri PDIP Disebut Temui Megawati, Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi
(Tribunnews/Febri)