TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri diminta untuk terus menjaga netralitas mereka dalam perhelatan Pemilu 2024.

ASN, TNI, dan Polri memiliki keterikatan aturan pada masing-masing Instansinya agar tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

Cawe-cawe oleh mereka akan dianggap mengganggu dan keikutsertaannya dapat melemahkan kualitas demokrasi (pilkada) itu sendiri.

Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya.

"Kita semua juga berharap agar aparat pemerintah dapat bersama mengawal Pemilu untuk menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga, tak ada lagi perpecahan di masyarakat seperti pemilu sebelumnya," kata Idris, Selasa (14/11/2023).

Ia menyambut baik penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Idris ingin proses tersebut menjadi awal dari pemilu yang berkualitas.

"Kita ingin ke depan Pemilu semakin berkualitas. Yakni pemilu yang jujur dan adil, juga menjunjung tinggi perbedaan sekaligus persatuan. Tidak boleh ada pecah belah, apalagi hanya karena beda pilihan” ujar Idris.

Baca juga: Wujudkan Netralitas, DPR Dorong Polri Lakukan Pemantauan Intensif di Jajaran Internal

Menurut dia, penetapan pasangan capres-cawapres mesti dimaknai sebagai awal kompetisi yang fair.

Pendukung pasangan Capres-Cawapres tak boleh saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong atau hoax, serta melakukan hal negatif lainnya.

Ia ingin semua pihak menjaga situasi kondusif, sehingga proses pesta demokrasi lima tahunan berjalan tanpa perpecahan.

"Jangan lagi ada istilah-istilah yang saling memecah belah, apalagi menjatuhkan pihak lain," kata dia.

Usulan  Bentuk Tim Khusus

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara mengusulkan agar KSAD sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk tim khusus yang bertugas menjaga netralitas TNI.

Robi mengatakan tim itu dapat dibentuk setelah Jenderal Agus resmi menjabat sebagai Panglima TNI yang baru.

"Tim ini bertugas memantau tentang pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk Pemilu 2024. Jika ada yang terlibat, panglima TNI tak segan-segan untuk mencopot dari jabatan, bahkan keanggotaannya sebagai TNI aktif," kata Robi, Selasa (14/11/2023).

Dirinya menilai pembentukan tim tersebut sangatlah penting agar prajurit tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu.

Tim ini, kata Robi, dapat bertugas untuk memantau anggotanya agar tetap netral pada Pemilu 2024 mendatang.

"Jika ada yang terlibat, Panglima TNI tak segan-segan mencopot dari jabatan bahkan keanggotaannya sebagai TNI aktif," ucap Robi.